Kasus Covid-19 Menurun, Anggota Komisi VI DPR Minta Rapid Test untuk Syarat Perjalanan Dievaluasi

Para Penumpang di Stasiun Senen Jalani Swab Antigen — Petugas medis bersiap untuk melayani swab antigen penumpang di Stasiun Senen, Jakarta, Senin (21/12/2020). Penumpang kereta api jarak jauh menunjukkan surat bebas Covid-19 dengan melakukan tes PCR atau tes rapid antibodi yang masih berlaku 14 hari sejak diterbitkan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Sitorus mempertanyakan kebijakan pemerintah yang hingga kini masih mewajiban rapid test Covid-19 sebagai syarat dalam perjalanan.

"Setahu saya virus itu punya masa inkubasi empat belas hari, jadi cukup aneh kalau masyarakat terus diminta melakukan swab antigen setiap hari ketika melakukan aktivitas atau perjalanan, sebab hanya berlaku maksimal 24 jam,” kata Deddy, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/3/2021).

"Seingat saya kebijakan itu diambil tahun lalu untuk mengerem laju penyebaran virus yang cukup tinggi. Apakah setelah tiga bulan kebijakan itu tidak sebaiknya dievaluasi?” tanya Deddy.

Sebagaimana diketahui, pemerintah mengeluarkan aturan yang mewajibkan test swab antigen dan hanya berlaku 1x24 jam, dan tes PCR berlaku 3x24 jam untuk pelaku perjalanan. Kebijakan ini juga diikuti dengan kebijakan berbagai kantor pelayanan publik dan instansi pemerintah yang mengharuskan hal yang sama.

Deddy pun meminta pemerintah menjelaskan apakah kebijakan ini akan diteruskan saat penyebaran virus mulai melandai dan vaksinasi massal mulai dilakukan secara massif

"Sejauh mana efektivitas kebijakan ini dalam mengerem laju penyebaran virus?” tanya Deddy lagi.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Utara ini menilai umumnya pelaku perjalanan yang memiliki mobilitas tinggi merupakan orang yang selama ini melakukan aktifitas tersebut secara rutin. Sehingga kebijakan rapit test 1x24 jam itu tidak serta merta menambah secara signifikan rasio tes berbanding jumlah penduduk.

"Saya mendukung kalau kebijakan ketat ini dilakukan dalam rangka tracing, peningkatan rasio test, membatasi pergerakan massal saat akhir pekan atau libur panjang dan khususnya di daerah yang memiliki tren kenaikan penyebaran virus yang tinggi. Oleh karena itu, otoritas kesehatan perlu segera mengkaji ulang kebijakan ini,” kata Deddy.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Satgas Penanganan Covid-19 meminta pemerintah daerah dan Satgas Covid-19 daerah mengantisipasi penularan Covid-19. Caranya dengan memastikan para pelaku perjalanan yang masuk ke daerah sudah tes RT-PCR ataupun rapid test antigen.

2 dari 2 halaman

Prioritas dalam Vaksinasi

Deddy juga meminta agar pemerintah mendahulukan vaksinasi bagi kelompok masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi dan sektor-sektor yang memiliki interaksi tinggi. Seperti masyarakat yang bekerja di sektor transportasi, warung atau rumah makan, hotel, perkantoran, buruh, pedagang pasar dan mal, pekerja proyek dan kelompok-kelompok yang sangat tait dengan pemulihan ekonomi dan sangat rentan.

"Saya khawatir bahwa semakin lama kebijakan rapid test dan PCR yang hanya berlaku satu dan tiga hari itu akan semakin membebani masyarakat. Yang untung dengan kebijakan itu hanya para importir rapid test dan pemasok regent PCR, dan semua itu impor yang menguntungkan negara asing,” ujar Deddy.

"Jangan sampai kebijakan yang ada sekarang hanya untuk memfasilitasi bisnis semata, ini bisik-bisik yang berkembang di bawah dan merugikan pemerintah,” tutup Deddy.