5 Tanggapan Partai hingga Menteri Terkait Kasus Covid-19 Tembus 1 Juta Lebih

Ketua DPP Partai Keadilan Sosial (PKS), Sukamta mengkritik kebijakan pemerintah dalam upaya penanganan Covid-19 di Tanah Air.

Kritikan ini dilontarkan setelah melihat jumlah kasus positif yang telah tembus angka 1 juta orang, pada Selasa, 26 Januari 2021.

Sukamta menyebut situasi yang dihadapi Indonesia saat ini perlu perhatian ekstra semua pihak, khususnya pemerintah.

"Sejak Januari 2021 positive rate selalu di atas 20 persen, bahkan beberapa kali lebih mencapai 30 persen. Ini jauh di atas standar organisasi kesehatan dunia (WHO) sebesar 5 persen. Artinya saat ini kita masuk pada kondisi yang sangat kritis. Banyak ahli epidemiologi sampaikan analisa, situasi akan semakin berat dalam 2 hingga 5 bulan ke depan jika kedisplinan protokol kesehatan tidak berjalan dengan baik," kata Sukamta, Kamis, 28 Januari 2021.

Sukamta menyebut pandemi Covid-19 yang semakin sulit dikendalikan ini merupakan buntut kebijakan pemerintah yang berulang kali tidak efektif.

Menurut dia, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang pernah dilakukan dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang tengah berjalan dinilai tak mampu membuat masyarakat semakin disiplin terhadap protokol kesehatan Covid-19.

"Pak Menkes Budi Gunadi sebut Indonesia enggak disiplin masyarakatnya. Sementara, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan jika masyarakat tak patuh protokol kesehatan, penerapan PPKM Jawa-Bali bakal diperpanjang. Pernyataan-pernyataan ini seakan menyalahkan masyarakat," ucap Sukamta.

Mestinya, menurut dia, pemerintah sampaikan apa sebabnya kebijakan PSBB dan PPKM tidak berjalan efektif untuk membuat masyarakat lebih disiplin.

"Jangan sampai gonta ganti kebijakan yang tambal sulam tanpa menyentuh akar masalah," ucap Wakil Ketua Fraksi PKS ini.

Sukamta memberi contoh sikap Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang menyatakan permintaan maafnya dan bertanggung jawab atas kematian akibat Covid-19 di Inggris yang menyentuh angka 100 ribu. Ia pun menyarankan pemerintah melakukan hal serupa.

"Saya kira pemerintah tidak perlu menunggu jumlah angka kematian akibat Covid-19 lebih banyak untuk menyatakan minta maaf. Untuk selanjutnya pemerintah harus lebih fokus dan bisa merangkul lebih banyak pihak yang kompeten untuk bersama-sama mengatasi pandemi. Wacana dan isu politik yang membuat gaduh lebih baik dibuang jauh-jauh supaya energi bangsa ini bisa fokus atasi pandemi," tandas Sukamta.

Komisi IX DPR RI menyoroti tingginya kasus penularan virus Corona Covid-19 di Indonesia. Bahkan total akumulasi kasus positif Covid-19 di tanah air sudah tembus satu juta lebih.

Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar Melki Laka Lena meminta pemerintah memfokuskan penanganan Covid-19 pada aspek pencegahan.

Apalagi peningkatan kasus positif ini juga dibarengi dengan menipisnya kapasitas fasilitas kesehatan dan meningkatnya angka kematian Covid-19.

"Trend penambahan angka penularan Covid yang menyentuh satu juta dengan trend angka penularan yang masih tinggi, transmisi lokal meningkat, kematian tinggi, keterisian tempat tidur ICU dan isolasi terus naik, dan tenaga kesehatan yang terpapar terus bertambah, menandakan konsentrasi utama kerja melawan Covid-19 harus pada aspek pencegahan," katanya kepada Liputan6.com.

Penanganan Covid-19 pada aspek hulu, kata dia, perlu mendapat perhatian ekstra dengan diberikan program khusus dan dukungan anggaran yang memadai, sehingga efektif dan efisien.

Melki juga mendorong pembentukan Satgas Covid-19 hingga ke level paling bawah. Hal itu dilakukan agar upaya pencegahan Covid-19 bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

"Pencegahan dilakukan berbasis komunitas RT, RW, dusun kampung membuat semacam satgas atau posko bersama berbagai pihak termasuk unsur tenaga kesehatan terdekat di puskesmas atau RS," katanya.

Politikus Partai Golkar ini mengajak semua lapisan masyarakat bersinergi dan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah dalam memerangi pandemi Covid-19.

"Semua tingkatan bergandengan tangan dan gotong royong, pusat sampai daerah saat ini fokus ke pencegahan. Semoga memperkuat upaya vaksinasi gratis dalam mengendalikan pandemi dan membentuk herd immunity 70% sesuai rencana Presiden Jokowi bisa terbentuk setahun ke depan," ucap Melki.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo meminta masyarakat tidak menganggap remeh penularan virus Corona Covid-19 di Indonesia yang terus meningkat.

"Kita khawatir terpaparnya kasus lebih satu juta bagi masyarakat menjadi hal biasa, mengingat tiap hari disuguhi berita soal orang terpapar Covid-19 dan gugur karena Covid-19 seolah biasa aja. Ini tidak boleh dibiarkan," katanya kepada Liputan6.com.

Menurut dia, jika masih banyak masyarakat yang menganggap biasa dan tidak aware terhadap penularan Covid-19, dikhawatirkan trend peningkatan kasus Corona di Indonesia semakin memprihatinkan.

"Ini untuk diluruskan bahwa kondisi terpaparya Covid-19 mencapai satu juta ini akan semakin mengkawatirkan bila tidak adanya kesadaran bersama untuk menangulangi Covid-19," ucap Rahmad.

Politikus PDIP ini menyebut, penyadaran masyarakat menjadi kunci utama pengendalian Covid-19 oleh pemerintah pusat dan daerah. Dia berharap, protokol kesehatan (Prokes) pencegahan Covid-19 bisa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Tanpa menjalankan dan disiplin protokol kesehatan rasanya masih jauh dari angan angan kita mengendalikan Covid-19. Namun ironisnya masih banyak masyarakat kita yang abai terhadap protokol kesehatan. Ini alarm bahaya mengancam keselamatan masyarakat bila terus abai protokol kesehatan," ujar Rahmad.

Dia juga mengajak seluruh masyarakat ikut menyukseskan program vaksinasi Covid-19 yang telah berjalan sejak pertengahan Januari 2021.

"Mengingat selain protokol kesehatan, vaksinasi menjadi salah satu faktor penting keberhasilan dalam pengendalian Covid-19," tandas Rahmad.

Terkait kasus positif Covid-19 di Indonesia menembus 1 juta, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta ada karantina terbatas.

"Salah satu langkah khusus yang diminta Presiden Jokowi dalam penanganan Covid-19 sekarang ini adalah karantina wilayah terbatas, sampai tingkat mikro di lingkup RT dan RW," kata Muhadjir melalui keterangan resmi yang diterima Health Liputan6.com, Rabu, 27 Januari 2021.

Karantina terbatas berencana akan dilakukan untuk mendalami kasus yang ada di suatu wilayah. Upaya ini berupa pemisahan masyarakat dengan kasus positif dengan isolasi mandiri atau isolasi kolektif.

Untuk teknis karantina terbatas secara rinci masih akan dibahas lebih lanjut.

"(Teknisnya) kami akan terus atur. Dan sebetulnya Presiden Jokowi sudah berpesan agar sungguh-sungguh diterapkan karantina terbatas. Kemudian isolasi mandiri. Dan kalau tidak memungkinkan ya dilakukan isolasi kolektif secara terpusat," terang Muhadjir.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan berbagai strategi mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia yang kini mencapai 1 juta kasus.

Dia menegaskan pentingnya menekan laju penularan Covid-19 agar tak membebani fasilitas kesehatan.

"Kita harus mengurangi laju penularan dari virus sehingga fasilitas kesehatan yang kita miliki tidak terlalu berat bebannya sehingga kita memiliki waktu yang lebih banyak untuk merespons terhadap virus ini," kata Budi dalam konferensi pers usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden.

Menurut dia, ada dua hal yang harus dilakukan dengan ekstra keras untuk mengurangi penyebaran virus corona. Pertama, disiplin protokol kesehatan yakni, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman.

Kendati begitu, kedisiplinan protokol kesehatan tersebut perlu dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, Budi meminta masyarakat saling mengingatkan terkait kedisiplinan protokol kesehatan.

"Itu adalah satu hal utama yang harus dilakukan untuk mengurangi laju penularan virus ini," ucapnya.

Kedua, memperkuat testing, tracing (pelacakan), dan isolasi mandiri. Dia meyakini apabila testing, tracing, serta tempat isolasi mandiri disiapkan dengan baik akan mengurangi penyebaran virus corona.

"Kita harus menyiapkan tempat isolasi yang nyaman agar yang bersangkutan bisa sembuh tanpa menulari teman-teman yang lain untuk mengurangi laju penurunan itu tadi," jelasnya.

Budi memastikan Kementerian Kesehatan agar bekerja keras agar program testing, tracing, dan isolasi mandiri dapat berjalan denhan baik. Dengan begitu, angka penyebaran Covid-19 di tanah air juga dapat berkurang.

"Tujuannya hanya satu, mengurangi laju penularan, flattening the curve. Dengan ini kita bisa mengendalikan penyebaran dari pandemi ini," tutur Budi Gunadi.