Komisi III DPR: Fanatisme Bisa Merusak Kemajemukan

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid (Foto:MPR)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid mengatakan fanatisme yang berujuk pada tindakan radikal menjadi fenomena global yang mesti terus menerus diwaspadai.

Menurut dia, fanatisme bisa merusak kemajemukan, karena akan melahirkan sikap yang merasa paling benar dan semaunya sendiri.

DPR Setujui Naturalisasi 3 Calon Pemain Timnas Indonesia Ragnar Oeratmangoen, Tom Haye, dan Marteen Paes
Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR, Komisi III: Siapapun Terlibat Diproses, Jangan Tebang Pilih

"Dan jelas tindakan tersebut berbahaya bagi Indonesia yang majemuk agama, bahasa, dan suku bangsanya," kata Gus Jazil, sapaan Jazilul Fawaid Jumat (4/12/2020).

Gus Jazil mendorong pemerintah untuk mencegah dan menindak sedini mungkin agar tertutup celah lahirnya pikiran dan sikap radikalisme. Pemerintah perlu membuka berdialog dengan semua kalangan secara terus menerus.

"Pemerintah harus menunjukkan sikap keteladanan, dengan menghidupkan budaya dialog, serta menghindari kebijakan dan tindakan yang dapat menciderai rasa keadilan bagi warganya," tegas Wakil Ketua MPR RI itu.

Menurut Koordinator Nasional Nusantara Mengaji itu jika fanatik berlebihan sampai menjadi radikali masih tumbuh subur, berarti demokrasi di negara ini belum berjalan dengan baik. Di sisi lain, demokrasi merupakan alat untuk melahirkan kesejahteraan dan keadilan yang merata.

"Jika tidak bisa menangkal paham tersebut, kita patut instrospeksi terhadap perjalan demokrasi di Indonesia," ujarnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Pancaran warna bendera merah putih terlihat di gedung Burj Khalifa. Munculnya simbol negara Indonesia ini menunjukkan solidaritas UEA dan Indonesia.

2 dari 2 halaman

Radikalisme adalah Ancaman

Sementara itu, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo menyebut radikalisme adalah ancaman yang memaksakan kebenaran absolut dalam tafsir tunggal yang memaksakan kebenaran dirinya serta yang lain salah.

"Ini harus dilawan dengan keyakinan yaitu ideologi Pancasila," kata Benny.

Sedangkan Kapolri Jenderal Idham Azis menegaskan, negara tidak boleh kalah dengan kelompok yang melakukan cara-cara premanisme, apalagi sampai menghalangi proses penegakan hukum.

"Indonesia merupakan negara hukum. Semua elemen harus bisa menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat," tegas Idham.