Sukses

Kemenko Marves Kawal Penyiapan Hub Spoke Tol Laut dan Muatan Balik di Nusa Tenggara Timur

Gubernur NTT lantas mengharapkan penyelenggaraan pelayanan publik tol laut perlu ditingkatkan dalam skema perencanaan logistik terintegrasi,Hub-Spoke dapat dihubungkan dengan baik, terjadwal.

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Deputi Bidang Infrastruktur dan Transportasi, gencar melaksanakan koordinasi dan peninjauan lapangan, terkait persiapan Hub Spoke Tol Laut dan muatan balik, termasuk daging sapi beku di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Peninjauan ke fasilitas terkait dilakukan di kota dan Kabupaten Kupang pada Selasa (24/11).  Koordinasi antar Pemda NTT dengan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pelayan publik tol laut, di antaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Sekretariat Kabinet, Bappenas, Pelindo III, dan PT Pelni.

“Kegiatan ini juga melibatkan beberapa pelaku bisnis yang memiliki minat dan kepentingan terhadap penyelenggaraan tol laut di Provinsi NTT. Kunjungan lapangan dilakukan ke lokasi Rumah Potong Hewan (RPH) Noelbaki dan Ruminansia serta Pelabuhan Tenau sebagai pelabuhan singgah tol laut,” ujar Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Deputi Bidang Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Djoko Hartoyo dalam laporan resminya pada Rabu (25/11).

Kemudian, Gubernur NTT Viktor Laiskodat pun menyampaikan bahwa propinsi NTT meskipun memiliki sumber daya alam yang kaya, namun tergolong sebagai provinsi termiskin No. 3 di Indonesia. Menurutnya dalam banyak hal, Provinsi NTT bergantung ke daerah lain.

Padahal pada masa sebelumnya NTT memiliki hubungan logistik secara langsung yang cukup maju dengan negara lain, dibuktikan dengan pabrik kulit dan pabrik es pertama di Indonesia Timur didirikan di NTT.

“Untuk telur saja NTT masih mendatangkan dari daerah lainnya terutama pada perayaan hari besar keagamaan, disamping itu kebutuhan pakan ternak dengan total harga sekitar Rp1,8 triliun juga masih dipasok dari Pulau Jawa. Interkoneksi antar pulau masih menjadi kendala dan penyebab biaya logistik yang tinggi," kata Viktor. 

Oleh karena itu, daerahnya, lanjut Viktor sangat mengharapkan kehadiran tol laut, untuk membantu banyak hal dalam menurunkan biaya logistik, meningkatkan perdagangan komoditas unggulan dari NTT seperti garam, ternak, produk hortikultura seperti semangka alpukat dll.

"Khusus untuk rencana pengiriman daging beku sapi, perlu dikelola dengan baik menyangkut preferensi konsumsi masyarakat NTT berbeda dengan di wilayah lain, di tempat lain suka kepala-usus-buntut sapi sementara masyarakat NTT tidak menyukainya," jelasnya.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Perluasan Sinergi dan Kolaborasi

Gubernur NTT lantas mengharapkan penyelenggaraan pelayanan publik tol laut perlu ditingkatkan dalam skema perencanaan logistik terintegrasi,Hub-Spoke dapat dihubungkan dengan baik, terjadwal.

Selain itu, bahan-bahan yang dapat diangkut layanan tol laut tidak terbatas seperti yang disebutkan dalam Permendag 53/2020 tetapi dapat diperluas sesuai kebutuhan masyarakat NTT.

Lebih lanjut, Dirjen Perhubungan Laut yang diwakili oleh Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Antoni Arif Priadi dalam kesempatan yang sama juga memaparkan bahwa, penetapan Hub-Spoke untuk penyelenggaraan tol laut akan dimulai pada 2021.

"Pengiriman daging sapi beku akan menjadi alternatif pengiriman kebutuhan daging sapi dari NTT ke wilayah lain di Indonesia, akan banyak penghematan yang dapat dilakukan terutama dalam efisiensi pelaksanaan tol laut angkutan khusus ternak," terangnya.

Asdep Djoko lalu menambahkan, bahwa Menko Marves Luhut B. Pandjaitan, sejak dua bulan ini memimpin langsung untuk peningkatan/efisiensi program Tol Laut. Menurutnya Luhut menaruh perhatian besar terhadap kesuksesan penyelenggaraan pelayanan publik tol laut, terutama untuk peningkatan volume muatan.

Balik yang satu sisi diharapkan dapat mendukung optimalisasi pemanfaatan ruang kapal, sisi lain dapat meningkatkan perdagangan di daerah yang disinggahi layanan ini. Dalam rangka akselerasi dan perluasan layanan tol laut, telah diusulkan Revisi Perpres 70/2017.

"Draft revisi ini saat ini sedang dalam proses paraf ke Menko Marves, Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri. Dalam draft revisi perpres ini selain berisi perluasan keterlibatan dan penugasan K/L juga pelaksanaan sinergi-kolaborasi dalam melaksanakan program to laut. Pelaksanaan sinergi-kolaborasi yang terus difasilitasi Kemenko Marves menunjukan hasil yang menggembirakan, diantaranya dukungan Kominfo dalam menyediakan layanan internet 4G di pelabuhan singgah tol laut dan kantor dinas perdagangan setempat. Ini dimaksudkan komunikasi antara consignee dan shipper dan kapal angkut-nya terhubung secara efektif," jelas Djoko. 

Adapun sebelumnya, pada tanggal 25 Juni 2020, Tim Kementerian/Lembaga Pusat terkait program tol laut menuju Kota Maumere-Kabupaten Sikka untuk melakukan koordinasi dan kunjungan lapangan. Koordinasi dilakukan di kantor Bupati Sikka di Kota Maumere melibatkan jajaran kedinasan teknis kabupaten.

Bupati Kabupaten Sikka diwakili Wakil Bupati memberikan sambutan dengan mengenalkan keadaan umum kabupatan Sikka termasuk beberapa komoditas unggulan yang melegenda. Kabupaten Sikka ditetapkan menjadi pusat perdagangan dan jasa. Letak geografisnya menjadikan titik segitiga pertumbuhan: Maumere-Surabaya; Maumere- Makasar dan Maumere dengan Kabupaten lain disekitarannya seperti Kab. Ende, Kab.Nagekeo, Kab.Flores Timur dan Kabupaten Lembata. Disamping itu Wabup menyampaikan harapannya dengan skema Hub-Spoke yang akan diimplementasikan pada TA. 2021 hendaknya dapat mendukung capaian program tol laut khususnya dalam mendukung konektivitas logistik di Kabupaten Sikka. Kabupaten Sikka menyatakan siap untuk mengisi muatan balik dengan konsolidasi komoditas unggulan daerahnya.

Sementara itu beberapa kepala dinas yang hadir dan berkaitan langsung dengan pemanfaatan program tol laut, antara lain; Dinas Perdagangan dan UMKM, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Peternakan dan Pertanian memberikan informasi komoditas unggulan di daerahnya yang siap untuk mengisi muatan balik tol laut seperti; ikan tuna, cakalang, gurita dan selar (kelautan dan perikanan); kopra, jambu mete,kemiri, cacao, cengkeh, pisang, alpukat (pertanian); sapi, kambing, babi dan ayam buras (peternakan).

Harapan umum yang disampaikan oleh jajaran dinas tersebut adalah bahwa keberadaan tol laut dapat berperan besar dalam menurunkan biaya rantai pasok maupun rantai pasok dingin komoditas unggulan sehingga dapat ikut mengembangkan ekonomi daerah.

Kunjungan lapangan dilakukan ke fasilitas Rumah Potong Hewan Ruminansia Wairklau dan Pelabuhan Laut L-Say Maumere untuk sosialisasi penyiapan Hub-Spoke dan muatan balik daging beku.

 

(*)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.