Sinergi Lintas Instansi Jadi Kunci, LAN Gandeng Kemenkum Resmikan Forum Kebijakan

Liputan6.com, Jakarta - Sinergi lintas kementerian dan lembaga pemerintah diperlukan dalam proses perumusan kebijakan berbasis data (evidence based policy) menjadi wujud komitmen pemerintah dalam rangka mendukung reformasi dibidang politik, hukum, dan reformasi birokrasi.

Namun pada kenyataannya, masih ditemukan adanya ego sektoral atau fragmentasi kebijakan, di mana, setiap kementerian dan lembaga pemerintah membuat kebijakan sendiri-sendiri yang membuat tumpang tindihnya kebijakan.

Selain itu juga silo mentality antar sektor menyebabkan regulasi kurang optimal dan berdampak luas bagi masyarakat. Hal tersebut seperti disampaikan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq.

"World Economic Forum secara spesifik menyebutkan regulasi di Indonesia cenderung berubah-ubah dan tidak adanya sinkronisasi kebijakan antar instansi pemerintah," ujar Taufiq dalam kegiatan Launching Legal Policy Hub dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara LAN dan Kementerian Hukum, di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Senin (15/9/2025) melalui keterangan tertulis.

Dia melanjutkan, permasalahan lain yang mendasar dihadapi Indonesia adalah belum terhubungnya pengetahuan dengan kebijakan. Serta, kata Taufiq, setiap sektor memiliki pengetahuan, namun belum mampu mengubahnya menjadi kebijakan berbasis fakta.

"Padahal, tidak mungkin kita membangun kinerja kebijakan hanya dilakukan oleh masing-masing sektor. Dibutuhkan kolaborasi agar pengetahuan tersebut bisa dioptimalkan untuk kebijakan yang berorientasi pada outcome," terang dia.

Lebih lanjut Taufiq menambahkan, saat ini terdapat lebih dari 200 jenis jabatan fungsional yang bekerja di berbagai kementerian/lembaga, namun kolaborasinya masih sangat terbatas.

"Padahal setiap kebijakan yang dihasilkan akan bermuara pada produk hukum, sehingga koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama memperbaiki kualitas kebijakan di tanah air," ucap dia.

Taufiq juga mengapresiasi Kementerian Hukum yang telah membentuk Forum Komunikasi Kebijakan (Legal Policy Hub) yang dapat merangkul para pemangku kepentingan, tidak hanya di level individu atau pakar kebijakan. Tetapi juga, kata dia, lembaga pemerintah seperti Badan Strategi Kebijakan (BSK), Bappenas, BRIN, hingga lembaga penelitian daerah.

"Kita perlu mengintegrasikan para ekspertis dan pengetahuan ini agar menjadi aset nasional. Saat ini, masing-masing kementerian membuat riset sendiri, namun hasilnya belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas kebijakan," papar Taufiq.

Dia berharap, kedepannya, perumusan kebijakan dapat dilakukan secara kolaboratif dan terintegrasi.

"Ini membutuhkan dukungan para ahli dan lembaga kebijakan, sehingga kualitas regulasi kita semakin berbasis bukti, berbasis pengetahuan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat," tutup Taufiq.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan, Forum Komunikasi Kebijakan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

"Sebagai negara kesatuan dengan sistem presidensial, Presiden adalah penanggung jawab tertinggi dalam pengambilan keputusan. Maka seluruh kebijakan harus sejalan dengan visi, misi, dan arahan Presiden, berpedoman pada konstitusi dan Pancasila," terang dia.

Supratman mengatakan, Kementerian Hukum sebagai leading sector dalam pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan memiliki peran strategis menyatukan hasil analisis kebijakan yang tersebar di berbagai sektor.

"Legal Policy Hub ini tidak hanya sekedar repository pengetahuan melainkan juga platform kolaboratif untuk mengkonsolidasikan peran analis kebijakan di berbagai sektor, menyaring dan menyelaraskan hasil analisis kebijakan dengan kebutuhan regulasi serta mengkomunikasikan rekomendasi kebijakan hukum yang konsisten dan aplikatif," tandas Supratman.

Dalam kesempatan ini juga dirangkai dengan Policy Talk Tematik I yang mengangkat tema 'Penguatan Inovasi Industri Pangan untuk Pertumbuhan Ekonomi' dengan menghadirkan sejumlah narasumber.

Mereka yaitu Deputi Bidang Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN LAN Tri Widodo, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Andry Indrady, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto, dan Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi BRIN Boediastoeti Ontowirjo.