Pemprov DKI Pangkas Kunker dan Konsumsi Rapat Demi Efisiensi

Hari Pertama Masuk, PNS DKI Jakarta Langsung Aktif Bekerja — Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta melakukan tugas dinasnya di Balaikota, Jakarta, Senin (10/6/2019). PNS kembali berdinas di masing-masing instansinya pada hari pertama kerja usai libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Usai terjadi revisi pada rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020 dari Rp 95,9 triliun menjadi Rp 89,4 triliun, Pemprov DKI Jakarta melakukan efisiensi dalam pos kunjungan kerja (kunker) sampai konsumsi rapat.

Revisi tersebut, salah satu sebabnya karena Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang biasanya dipakai untuk menambal belanja berbagai kegiatan, tergerus dalam pembelanjaan Tahun 2019 ini. Di mana terlihat dalam rencana awal KUA-PPAS yang diajukan pada sekitar Juli 2019 Silpa senilai Rp 8,51 triliun yang berubah pada Oktober 2019 menjadi Rp 3,08 triliun.

"Jadi sekarang orientasinya adalah kegiatan yang punya dampak langsung ke masyarakat dipertahankan. Untuk urusan wajib, pendidikan, kesehatan, infrastruktur kota kan harus jalan terus. Kemudian perjalanan dinas jangan terlalu sering, jangan terlalu banyak," ucap Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Selain kunjungan kerja, Saefullah menegaskan pihaknya juga menyisir anggaran-anggaran yang dirasa bisa semakin memperdalam pengeluaran dari Silpa, seperti konsumsi dan alat tulis kantor (ATK).

"Ya itu (konsumsi dan alat tulis kantor) kami minta sisir, yang betul-betul penting saja. Juga demi kesehatan semuanya, ya kesehatan kita. Ada konsumsi kan kita juga jarang-jarang makan," ujar Saefullah seperti dikutip Antara.

Untuk kunjungan kerja, Saefullah mengaku akan lebih selektif, termasuk jumlah SDM yang dikirim akan disesuaikan dengan urgensitasnya.

"Kunker itu kami lihat urgensinya. Kalau hanya perlu satu orang, kami kirim cuma satu orang kok. Kalau memang ada pembicaraan sifatnya makro dan teknis, kami kirim orang kebijakan dan orang teknis jadi dua. Kami efisiensikan semuanya, betul-betul efisiensi," ucap Saefullah.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Anies Baswedan, Sandiaga Uno, dan jajaran Pemprov DKI Jakarta hadiri halal bihalal di Balaikota Jakarta.

2 dari 2 halaman

Dana Bagi Hasil

Saefullah menambahkan selain tergerusnya Silpa, pengaruh terbesar turunnya rencana anggaran 2020 juga karena belum turunnya Dana Bagi Hasil (DBH) dengan pemerintah pusat.

"Yang jelas kita kurang setor dari Dana Bagi Hasil Rp 6,3 triliun," kata Saefullah.