Sukses

Mendagri Tito Khawatirkan Gejolak Politik Akibat UU Kontroversial

Periode lima tahun ke depan dikhawatirkan akan muncul pergolakan politik karena disahkannya UU yang menimbulkan kontroversi.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menggelar apel pagi perdananya di kantor Kemendagri pada Kamis pagi. Dalam sambutannya, mantan Kapolri itu meminta pemerintah daerah di bawah kementeriannya meredam gejolak politik yang dikhawatirkan akan muncul pada awal periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi.

"Oleh karena itu, kita jangan berdiam diri, sebagai pembina pemerintahan di daerah saya sangat merasakan betapa penting peran kepala daerah dalam meredam daerah masing-masing," ungkap Tito di Lapangan Kemendagri, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Menurut dia, kepala daerah memiliki peran yang sentral dalam meredam geliat politik. Oleh karenanya, semua pihak mesti bersinergi.

"Kalau semuanya turun, bersama-sama dengan pihak terkait seperti Polri-TNI dan lainnya, maka sebetulnya gejolak-gejolak itu akan jauh lebih mudah ditangani," ucap Tito.

Dia mengatakan, periode lima tahun Jokowi ke depan dikhawatirkan akan muncul pergolakan politik karena disahkannya UU yang menimbulkan kontroversi. Dan juga rencana revisi beberapa UU kontroversial lainnya yang belum sempat disahkan.

Misalnya UU tentang Pertanahan, UU Ketenagakerjaan, dan RUU KUHP.

"Kemudian adanya aksi demo soal UU yang dianggap kontroversial, baik yang sudah disahkan oleh pemerintah, maupun yang sekarang sedang dibahas ulang oleh DPR baru yang tadinya sudah diketok DPR lama," ungkap Tito.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Fokus Dua Hal

Sebelumnya, Tito mengatakan akan fokus pada dua hal selama dua bulan sisa masa kerja kementeriannya di periode tahun 2019. Dua hal tersebut ialah efektivitas anggaran dan meredam gejolak dalam masa kepemimpinan baru Jokowi.

"Saya lihat masalah anggaran, anggaran Kementerian Dalam Negeri sendiri, BNPP maupun juga yang menjadi tanggung jawab kita pembinaan pengawasan anggaran di daerah. Penyerapan anggaran ini kita harus bisa dorong supaya bisa efektif dan maksimal," papar Tito.

Untuk itu dia meminta para staf di Kemendagri untuk menyisir anggaran apa yang dirasa perlu diefektifkan selama dua bulan ini.

"Minggu-minggu awal, saya ingin mengetahui apa saja yang dikerjakan selama 10 bulan ini, masih ada sisa dua bulan lagi, apa saya yang menjadi prioritas selam dua bulan ini," ungkap Tito.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.