Kejagung: Kalau Jaksa Agung Tanya Perkara Bukan Berarti Intervensi

Sebelumnya, capim KPK) Jaksa Jonanis Tanak menceritakan pengalamannya menangani kasus korupsi di hadapan Pansel Capim KPK.

Awalnya, Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha itu ditanya oleh anggota Pansel Capim KPK Al Araf saat uji publik. Al Araf bertanya apakah selama menjadi jaksa, Johanis pernah menerima intervensi politik.

Johanis menceritakan, saat menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi di Sulawesi Tengah, dia sempat menangani perkara mantan Gubernur Sulawesi Tengah Mayor Jenderal (Purn) Bandjela Paliudju.

"Saya melihat perkara tersebut cukup bukti memenuhi unsur pidana. Dan saya dipanggil oleh Jaksa Agung, dan saya menghadap Jaksa Agung," ujar dia di depan pansel capim KPK, Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).

Johanis mengatakan, saat itu Jaksa Agung M Prasetyo bertanya kepadanya soal sosok Bandjela. Johanis mengaku mengetahui sosoknya.

"Kamu tahu siapa yang kamu periksa? Saya bilang tahu, dia adalah pelaku dugaan tindak pidana korupsi, mantan Gubenur Mayor Jenderal Purnawirawan, putra daerah. Selain itu enggak ada lagi," kata dia.

Setelah mengatakan hal itu, Jaksa Agung kemudian mengatakan bahwa Bandjela adalah Ketua Dewan Penasihat Partai Nasdem Sulawesi Tengah. Saat itu pun, Johanis mengaku siap menerima arahan dari Jaksa Agung.

"Saya tinggal minta petunjuk saja ke bapak, saya katakan siap, bapak perintahkan saya hentikan, saya hentikan. Bapak perintahkan tidak ditahan, saya tidak tahan, karena bapak pimpinan tertinggi di Kejaksaan yang melaksanakan tugas-tugas Kejaksaan, kami hanya pelaksanaan," kata dia.

Dia kemudian menyampaikan kepada Jaksa Agung Prasetyo, ketika diangkat sebagai jaksa agung dianggap tidak layak karena berasal dari partai politik yaitu Nasdem. 

"Mungkin ini momen yang tepat untuk Bapak buktikan, karena ini dari golongan partai politik," ujar Johanis.

Pernyataan Johanis itu pun disambut oleh Jaksa Agung. "Oh iya benar juga," kata capim KPK itu menirukan pernyataan Jaksa Agung.

Beberapa waktu lalu, Jaksa Agung HM Prasetyo menepis tudingan terkait jabatannya yang disebutkan hanya jadi alat Partai Nasdem untuk mengamankan kasus. Dia menjelaskan, sebagai pimpinan tertinggi Korps Adhayaksa dirinya tidak pernah tebang pilih.

"Yang menilai itu keliru, jauh dari kebenaran. Mungkin ada agenda tertentu. Sekarang semua orang kan melihat, bahwa yang salah dihukum. Bahkan selama saya menjabat Jaksa Agung, seperti dikatakan Presiden tadi, kita enggak ada sedikitpun untuk menyalahkan orang," kata Prasetyo di Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat 16 Agustus 2019. 

Saat ini, kata dia, tugasnya hanya mencegah kejahatan. Dia juga mengklaim pernah menjerat kader Partai Nasdem dalam beberapa kasus.

"Iya, orang Nasdem saya penjarakan ada," tegas Prasetyo.