Mau Jadi Relawan Gempa NTT? Begini Cara Daftarnya

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membuka layanan pendaftaran terpadu bagi relawan yang ingin terlibat dalam penanganan dampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan pendaftaran dilakukan secara daring untuk memudahkan koordinasi dan mobilisasi relawan di wilayah terdampak.

"Bagi relawan yang akan ikut serta dalam penanganan bencana di NTT dapat mendaftarkan diri melalui Desk Relawan di laman katalogketangguhan.bnpb.go.id/desk-relawan," kata Berton dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Selain membuka pendaftaran relawan, BNPB menyiapkan dashboard digital terpadu untuk memantau perkembangan penanganan bencana. Sistem tersebut digunakan untuk melihat pembaruan data, distribusi bantuan, serta kondisi terkini di wilayah terdampak.

Hingga Jumat (21/8/2026) pukul 16.00 WIB, BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat gempa NTT bertambah delapan orang menjadi 83 jiwa.

Berton mengatakan tambahan korban tersebut merupakan dampak tidak langsung dari bencana. Rinciannya, dua orang di Kabupaten Manggarai, dua di Manggarai Timur, tiga di Nagekeo, dan satu di Ngada.

"Sementara itu, jumlah korban luka-luka meningkat menjadi 986 jiwa dan jumlah warga yang mengungsi melonjak signifikan mencapai 110.785 jiwa," kata dia.

Kerusakan rumah warga juga terus diperbarui. BNPB mencatat sebanyak 44.946 unit rumah terdampak, dengan rincian 17.176 unit rusak berat, 9.758 unit rusak sedang, dan 18.013 unit rusak ringan.

Kerusakan rumah kategori berat paling banyak tercatat di tiga kabupaten, yakni Manggarai Timur sebanyak 5.962 unit, Manggarai 3.146 unit, dan Manggarai Barat 3.050 unit.

Berton mengatakan posko di setiap daerah terdampak akan terus memperbarui pendataan kerusakan rumah setiap hari.

"Pendataan dilakukan berbasis nama dan alamat untuk penetapan skema bantuan pemulihan," ujarnya.

BNPB juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi mengenai kondisi pascabencana, terutama yang beredar melalui media sosial.