Sukses

Terget Pileg Tak Terpenuhi, 25 DPD Golkar Ingin Munas Dipercepat

Partai Golkar dikabarkan akan segera menggelar Musyawarah Nasional (Munas) untuk mengganti posisi Airlangga Hartarto sebagai ketua umum partai.

Liputan6.com, Jakarta - Partai Golkar dikabarkan akan segera menggelar Musyawarah Nasional (Munas) untuk mengganti posisi Airlangga Hartarto sebagai ketua umum partai. Mayoritas DPD I Golkar atau pengurus provinsi partai disebut sudah setuju adanya rencana tersebut.

Politikus Golkar Aziz Sumual membenarkan kabar itu. Dia menjadi salah satu inisiator proses munas tersebut.

"Bukan upaya, tapi sudah siap Munas. Mungkin selesai Lebaran sudah mulai," kata Aziz saat dihubungi merdeka.com, Senin (27/5/2019).

Aziz bahkan menegaskan, sejumlah DPD I dan II Golkar telah konsolidasi. Prediksinya, persiapan munas akan segera digelar usai Lebaran atau pertengahan Juni nanti.

Namun, pria yang dikenal akrab dengan Setya Novanto tersebut belum mau membuka pengurus mana saja yang sudah setuju menggelar munas. Aziz mengatakan, setidaknya sudah ada 25 pengurus Golkar tingkat provinsi yang sudah setuju rencana munas tersebut.

"25 DPD I dan Ratusan DPD II se-Indonesia yang sudah siap untuk melaksanakan munas paling lambat akhir Juli," terang mantan Ketua DPD Golkar Papua itu.

Dia menyinggung soal gagalnya Airlangga memimpin Golkar. Sebab, target awal, Golkar ingin ada 110 kursi di DPR. Tapi kenyataannya, Golkar hanya memperoleh sekitar 85 kursi di parlemen pusat.

"Agenda Munas menyelamatkan Partai Golkar," terang Aziz. 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Jadi Ketum Setelah Setya Novanto Ditangkap KPK

Pada Munaslub Golkar 2017 lalu, Airlangga ditetapkan sebagai ketua umum usai Novanto ditangkap KPK karena terbelit kasus korupsi. Dalam Munaslub itu pula, jabatan Airlangga sebagai ketua umum ditetapkan sampai 2019.

Jabatan Airlangga bisa saja diperpanjang sesuai kebutuhan. Namun hal itu harus melalui Rapimnas Golkar.

"Logikanya harus bertambah, jumlah kursi nasional bukan nambah, malah turun. Ketua umum tak mampu ini artinya. Gagal total," kata Aziz.

Reporter : Randy Ferdi Firdaus

Sumber: Merdeka

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.