Sukses

Sempat Ditolak, Pemprov DKI Anggarkan Lagi Pembangunan 13 Rusun di 2019

Anggaran pembangunan rusun itu telah diajukan kepada DPRD DKI pada rapat pembahasan KUAPPAS.

Liputan6.com, Jakarta - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta akan membangun 13 rumah susun sewa (rusunawa) pada 2019. Anggaran pembangunan rusun telah diajukan kepada DPRD DKI pada rapat pembahasan KUAPPAS.

"Untuk pembangunan rusun kami usulkan ada di 13 lokasi," ujar Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Melly Budiarto di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (29/10/2018).

Menurut dia, rusunawa itu akan dibangun dengan skema pembiayaan multiyears. Sebelumya terdapat lima rusun sudah pernah dianggarkan pada 2018. Namun, pembangunannya gagal karena skema pembiayaan yang digunakan bukan multiyears.

"Lima rusun itu adalah Rusun PIK Pulogadung, Rusun Jalan Inspeksi BKT, revitalisasi Rusun Karang Anyar, Rusun Cakung Barat, dan revitalisasi Rusun Penjaringan," kata Melly.

Sedangkan lokasi 8 rusun lain adalah Rusun Jalan Padat Karya, revitalisasi Rusun Cipinang Besar Utara, Rusun Pulojahe, Rusun Kelapa Gading Timur, Rusun PIK Pulogadung tahap 2, Rusun Rorotan, Rusun Rawabebek, Rusun Yos Sudarso.

"Totalnya semua adalah 33 tower 7.819 unit," ujar Melly.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Pencoretan Agustus Lalu

Pemprov DKI Jakarta mencoret anggaran tiga rumah rusun pada Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) 2018. Tiga anggaran itu untuk pembangunan rusun di BKT Cakung, PIK Pulogadung, dan revitalisasi rusun di Karang Anyar.

Anggaran untuk pembangunan rumah susun di BKT, Cakung sekitar Rp361,4 miliar untuk empat tower dengan 1.020 unit. Sedangkan anggaran rusun PIK Pulogadung Rp118,2 miliar untuk pembangunan 2 tower dengan jumlah 510 unit. Sementara anggaran revitalisasi rusun Karang Anyar, Jakarta Pusat yang dicoret adalah sebesar Rp162,8 miliar.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat Melly Budiarti mengungkapkan, alasan pencoretan pembangunan rusun-rusun itu. Ia memprediksi, waktu pembangunan tidak cukup hingga akhir 2018.

Dengan pencoretan tadi, tidak ada pembangunan rusunawa tahun ini. Realisasinya akan dilakukan tahun depan.

"Nanti anggarannya dimasukkan ke perencanaan tahun depan. Nanti kita usulkan ke multiyears. Jadi di tahun depan ada lima kegiatan," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Selasa (7/8/2018).

Meli mengatakan, pembangunan rusun baru dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2019-2020 dengan total unit yang akan dibangun sekitar 3.000 unit.

"Kita usulkan lagi 2019 -2020,ini lagi pembahasan ini untuk pembahasan SK multiyearsnya," ucapnya.

"Totalnya 2.998 unit 14 tower untuk 2019-2020," tambahnya.

Hingga saat ini, total penyerapan APBD 2018 dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat baru mencapai 14,32 persen. Jumlah itu setara Rp454 miliar dari jumlah APBD Rp3,17 triliun.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.