Sukses

KPU: Penolakan DPR Soal Larangan Mantan Napi Korupsi Bersifat Politis

Penilaian tersebut setelah adanya respon berbeda oleh DPR terhadap PKPU dengan isi norma yang sama, melarang mantan narapidana korupsi pada pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Liputan6.com, Jakarta - Larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif akan dimasukan sebagai norma dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) oleh KPU meski mendapat penolakan dari DPR. Komisioner KPU, Wahyu Setiawan tak memungkiri penolakan DPR bersifat politis.

Kesimpulan itu ia ambil karena DPR memberi respon berbeda terhadap PKPU yang melarang mantan narapidana korupsi pada pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

"Tidak mungkin mereka tidak politis. Kalau soal mantan narapidana koruptor kenapa DPD tidak dipersoalkan. Kenapa hanya yang DPR dan DPRD saja yang dipersoalkan," ujar Wahyu dalam satu acara diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (26/52018).

Tidak hanya itu, sikap DPR juga dipertanyakan karena tidak menyinggung larangan mantan narapidana kasus lainnya seperti paedofilia, dan narkoba. Padahal saat itu, menurut Wahyu, KPU juga menyinggung larangan bagi mantan narapidana dua kejahatan itu.

"Kenapa yang itu juga tidak dipermasalahkan padahal KPU kemarin menyoal itu juga," ujarnya.

Diketahui, saat ini rancangan peraturan itu tengah dimatangkan oleh KPU. Selanjutnya, akan segera dikirim ke Kementerian Hukum dan HAM untuk disahkan.

Diharapkan rancangan PKPU mengenai pencalonan anggota legislatif dan pencalonan presiden serta wakil presiden dapat disahkan di Kementerian Hukum dan HAM. Termasuk poin yang melarang mantan narapidana korupsi menjadi caleg.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.