Sukses

Komisi III Tantang Irjen Heru Winarko: KPK Mewah, BNN Memprihatinkan

Untuk setahun BNN hanya mendapatkan biaya pemberantasan sebesar Rp 70 juta. Sementara KPK, memiliki anggaran Rp 850 miliar per satu satuan kerja.

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan menyebutkan perbedaan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) di hadapan Kepala BNN yang baru, Irjen Heru Winarko.

Tantangan pun dilayangkan. Diketahui, sebelum menjabat sebagai Kepala BNN, Heru Winarko bertugas di KPK dengan jabatan Direktur Penindakan.

Awalnya, Arteria menyanjung Heru dengan prestasinya selama menjadi Deputi Penindakan KPK. Dia dianggap mampu bergerak sebagai penyidik handal meski dengan gayanya yang dianggap adem ayem.

Namun begitu, lanjut Arteria, BNN tidaklah terfasilitasi layaknya KPK. Lembaga antirasuah dianggap memiliki sarana melimpah untuk menjalankan tugas, sementara BNN penuh keterbatasan.

"Saya ingin sampaikan Pak Heru Winarko, bedanya KPK itu kewenangannya begitu melimpah, semua sarprasnya tersedia dengan baik, mewah dia. Sedangkan di BNN ini, bapak harus prihatin," tutur Arteria dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 bertemakan 'Pemerintah Serius Tangani Narkoba' di Jakarta Pusat, Selasa (20/3).

BNN dinilai merupakan lembaga yang hebat sejak dulu meski kondisinya sulit. Contoh mudah, tim BNN di kabupaten bahkan para personelnya minim atau bahkan tidak memiliki senjata untuk menjalankan operasi. Kantor sendiri pun lembaga antinarkoba itu tidak punya.

"Senjata boleh dihitung jari tangan, tapi bisa. Yang dihadapi adalah sindikat penjahat-penjahat yang luar biasa hebat," jelas dia.

Kemudian soal pendanaan, untuk setahun BNN hanya mendapatkan biaya pemberantasan sebesar Rp 70 juta. Sementara KPK, memiliki anggaran Rp 850 miliar per satu satuan kerja. Maka, dia mengingatkan sulitnya memimpin BNN.

"Saya ingin menantang Pak Heru, bisa enggak (Pimpin BNN). Kalau di KPK pasti bisa. Kalau di sini tempatnya agak lumayan nih. Belantara ini, terjal, dan ini mata airnya enggak ada. Dari pucuk pimpinan tertinggi sampai rakyat main narkoba," kata Politikus PDIP tersebut.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.