Sukses

Terkait Polemik UU MD3, Jokowi Mengaku Tak Dapat Laporan

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku tidak mendapat laporan dari para pembantu atau menterinya terkait pasal dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) yang menjadi polemik.

Akibatnya, Jokowi baru mengetahui soal adanya pasal-pasal kontroversial setelah undang-undang tersebut disahkan bersama antara DPR dan pemerintah.

"Memang kan permintaan pasal-pasal kan banyak sekali dan menteri sama sekali tidak melaporkan kepada saya," kata Jokowi di Serang, Banten, Rabu (14/3/2018).

Jokowi mengaku baru mengetahui adanya polemik di sejumlah pasal dalam UU MD3 setelah UU tersebut disahkan oleh DPR.

"Sehingga Pak Menkumham (Yasonna Laoly menyampaikan, pak itu sudah kita potong 75 persen, jadi memang dinamika di DPR kan sangat panjang dan sangat cepat sekali," ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

1 dari 2 halaman

Beri Teguran ?

Ketika ditanya apakah ia memberikan teguran kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Jokowi tidak menjawab.

Jokowi hanya kembali menjelaskan bahwa dinamika pembahasan UU MD3 antara DPR dan pemerintah berlangsung sangat cepat.

"Saya sudah sampaikan situasi disana memang sangat dinamis dan cepat sekali. Dan tidak memungkinkan menteri telepon ke saya dan pada saat itu memang saat itu berusaha telepon, tapi memang saya enggak tahu," tandas dia.

  • Presiden Jokowi hibur anak-anak dengan atraksi sulap di peringatan Hari Anak Nasional, di Pekanbaru, Riau.
    Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
    Jokowi
  • UU MD3
Artikel Selanjutnya
Menteri PUPR: Tak Ada Lagi Istilah Rusunawa
Artikel Selanjutnya
Menkumham Sebut UU MD3 Mulai Efektif 15 Maret 2018