Ratusan Warga Agam Menolak Perluasan Kota Bukittinggi

Liputan6.com, Padang: Ratusan warga Kabupaten Agam, Sumatra Barat, berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumbar. Para pengunjuk rasa menuntut Gubernur Sumatra Barat Zainal Bakar untuk mendesak pemerintah pusat membatalkan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999. Peraturan pemerintah itu berisi rencana perluasan Kota Bukittinggi yang mencakup tiga kecamatan di Kabupaten Agam. Demikian penjelasan Bupati Agam Arsito Munandar, yang turut berunjuk rasa, di Padang, Sumbar, baru-baru ini.

Menurut Arsito, PP yang dikeluarkan di era pemerintahan Presiden Bacharudin Jusuf Habibie itu, membuat tiga kecamatan di Kabupaten Agam wilayah timur terpecah. Selain itu, para pendemo juga meminta Zainal menegur Wali Kota Bukittinggi Jufri, yang menerbitkan surat keputusan pengangkatan enam kepala desa yang berada di wilayah Agam.

Zainal Bakar dalam dialog dengan para utusan dan Arsito, meminta para pengunjuk rasa menerima PP perubahan batas wilayah Bukittinggi dan Agam. Menurut dia, perubahan wilayah hanya menyangkut masalah administrasi, dan tidak akan mengubah budaya masyarakat setempat.

Sayang imbauan Zainal tak diterima massa. Mereka bahkan mengancam menggelar demonstrasi besar-besaran untuk menentang perluasan Bukittinggi yang mencaplok wilayah-wilayah potensial Kabupaten Agam tersebut.

Berbarengan dengan kedatangan masyarakat Agam, ratusan warga dari Payakumbuh, Sumbar, juga berunjuk rasa di tempat yang sama. Namun tuntutan mereka berbeda: warga menolak penonaktifan Darlis Ilyas sebagai Wali Kota Payakumbuh.(ZAQ/Denni Risman dan Aldian)