Sukses

Kemendagri: Aparat Negara Tidak Boleh Berkampanye di Pilkada

Sebagai aparat nagara, sebut Sumarsono, bukan ranahnya lagi untuk terlibat dalam politik praktis.

Liputan6.com, Jakarta - Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalama Negeri Sumarsono mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak berkampanye selama gelaran Pilkada Serentak 2018. Menurutnya, aparat negara harus netral.

"Yang harus itu menyebarluskan peraturan ASN terkait netralitas ASN," kata Sumarsono dalam acara Persiapan Pilkada Serentak 2018 di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Senin (23/10/2017).

Dia berujar, tidak sedikit kasus aparat negara dalam hal ini pegawai negeri sipi (PNS) yang ikut mengampanyekan salah satu calon dalam gelaran pilkada. Sebagai aparat nagara, sebut dia, bukan ranahnya lagi untuk terlibat dalam politik praktis.

"Contoh ada yang bingung apakah pakai uang dinas atau tidak karena misal istrinya maju dalam pilkada, lalu terpakai juga uang dinasnya. Ini jelas tidak boleh," ujar Sumarsono.

Seharusnya, dia menegaskan, sebagai aparatur negara mengampanyekan semua larangan terlibat kampanye atau politik praktis, dengan menyebarkan informasi menegakkan larangan menggunakan fasilitas pemda untuk kepentingan kampanye.

"Dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran ASN," tegas Sumarsono.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Pilkada Buah Simalakama

Oleh sebab itu, karena peran ASN dibutuhkan kandidat di Pilkada, maka tidak jarang terjadi perang batin ASN antara masuk ke dalam politik praktis atau tetap menjadi abdi negara untuk semua masyarakat.

Dalam setiap pilkada, ASN seperti menjadi buah simalakama. "Kalau tidak ikut menjadi timses bisa-bisa nanti kalau calonnya terpilih dia dipecat," ujar Deputi Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq.

Untuk itu, lanjut dia, diskusi ini juga diikuti beberapa perwakilan ASN dari daerah-daerah agar bisa memahami peran dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan pilkada. Taufiq mengatakan, ada pula kekhawatiran ASN di daerah, kondisi politik di Ibu Kota merambat ke beberapa daerah.

"Apa yang terjadi di pilkada DKI ini (dikhawatirkan) akan merambah ke daerah-daerah, karena adanya pilkada serentak ini. Untuk itu penting sekali ASN ini diberikan dialog agar mampu memahami keberagaman tadi, tidak hanya keberagaman agama etnik tapi juga ekonomi," tandas Taufiq.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.