Jurus Kemendagri agar Kepala Daerah Tak Lagi Terjaring OTT KPK

Liputan6.com, Jakarta - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir-akhir ini banyak melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada sejumlah kepala daerah. Untuk mencegah hal tersebut, KPK dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melakukan koordinasi.

Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan pertemuan dengan Mendagri Tjahjo Kumolo ini untuk melakukan koordinasi pencegahan korupsi dan mempertajam peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

"Yang kita sampaikan tentang apa yang ke depan perlu ditindaklanjuti, misalnya penguatan APIP. APIP jadi kunci apa yang terjadi di daerah selama ini," kata Pahala di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2017).

Menurut Pahala, selama ini KPK dan Kemendagri sudah bekerja sama dalam memberantas korupsi di daerah-daerah. Namun, memang tak dapat dimungkiri, penerapan APIP tidak merata di seluruh daerah di Indonesia.

"KPK dan Kemendagri bekerja di 360 kabupaten dan kota serta 22 provinsi. Kemajuannya macam-macam. Ada yang maju cepat, ada yang lambat, dan ada yang menunggu penindakan dulu baru maju," ujarnya.

Dia menuturkan, penguatan APIP akan terus dikembangkan agar lebih banyak realisasi di lapangan serta pelatihan dan pembahasan, terkait pengadaan dan audit.

"Kalau mau, pengadaan inspektorat bisa menilai ini kemahalan atau tidak, salah prosedur atau tidak," tutur Pahala.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta juga pernah mengingatkan Mendagri bahwa peran APIP di daerah tidak berfungsi. Sehingga, menimbulkan banyak pejabat di daerah yang terjerat OTT KPK.

Sepanjang tahun 2017, Tim Satgas KPK telah melakukan OTT kepada sejumlah kepala daerah. Mereka adalah Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, Bupati Pamekasan Ahmad Syafii, dan Wali Kota Batubara OK Arya Zulkarnaen. Bahkan, baru-baru ini KPK melakukan tangkap tangan terhadap Wali Kota Batu Eddy Rumpoko.