Pemerintah Gembok 6,46 Juta Hektare Sawah dari Alih Fungsi

Liputan6.com, Jakarta - Langkah tegas diambil pemerintah untuk mengamankan produksi pangan nasional. Lahan sawah seluas 6,46 juta hektare resmi diusulkan dan dikunci sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Dengan status sebagai sawah abadi, lahan ini diharamkan untuk dialihfungsikan menjadi peruntukan lain.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa lahan seluas 6,46 juta hektare tersebut mencakup 87,98% dari total Lahan Baku Sawah (LBS) secara nasional. Penetapan ini merupakan mandat langsung dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 dan Perpres Nomor 4 Tahun 2026.

"Kita ambil keputusan nomor satu, secara nasional sudah 87,98% yang dikunci," ujar Zulkifli saat memimpin rapat di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) per 21 Oktober 2026, usulan LP2B nasional tepatnya mencapai 6.463.007 hektare dari total LBS Indonesia seluas 7.346.470 hektare.

Dari total 509 kabupaten/kota, sebanyak 486 daerah (95,67%) telah memenuhi ketentuan minimal pemenuhan LP2B sebesar 87% terhadap LBS. Meski demikian, pemerintah mencatat masih ada tiga provinsi yang perlu mengakselerasi pemenuhan target tersebut, yakni Riau (76,24%), Banten (84,73%), dan Papua (78,02%).

"Untuk tiga provinsi yang kurang, kita minta mereka segera melengkapi. Namun secara keputusan nasional, kita sudah ketok bahwa persentase yang ada saat ini sudah terkunci," tegas Zulkifli.

Selain mengunci status sawah abadi, rapat koordinasi tersebut juga menyepakati sinkronisasi peta LP2B dengan peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD) guna menghasilkan satu pemetaan nasional yang utuh dan terintegrasi.

Pemerintah turut menaruh perhatian serius terhadap indikasi alih fungsi sawah seluas 554.615 hektare. Lahan ini akan ditelaah lebih dalam melalui proses audit komprehensif untuk menentukan status hukum serta sanksi finansial bagi para pelanggar.

"Kami membentuk tim khusus untuk mengkaji keterlanjuran lahan seluas 554 ribu hektare tersebut. Kami periksa mana yang sudah berizin dan mana yang melanggar, untuk kemudian ditentukan nilai dendanya," tandas Zulkifli.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menjelaskan bahwa keberhasilan mengunci 87% sawah abadi pada akhir 2026 ini berjalan jauh lebih cepat dari rencana strategis awal.

Semula, target agregat 87% sawah abadi dirancang tercapai secara bertahap hingga tahun 2029, dengan target interval 78% pada 2026, 81% pada 2027, dan 84% pada 2028.

"Pada Januari 2026, kita berangkat dari kondisi awal di mana penetapan LP2B berdasarkan RTRW Provinsi baru 68%.Bahkan jika mengacu pada RTRW Kabupaten pada awal 2026, hasil audit kita baru mencakup 41,72%," jelas Nusron.

Percepatan signifikan ini terwujud berkat kolaborasi erat antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pusat Statistik (BPS), yang berhasil menggalang komitmen penuh dari seluruh kepala daerah di Indonesia.

"Alhamdulillah, seluruh pimpinan kabupaten/kota memiliki komitmen kuat dan telah menandatangani Surat Keputusan (SK). Secara nasional, agregat pemenuhan kita sudah menembus 87,52%. Pekerjaan yang sejatinya ditargetkan selesai pada 2029, berhasil kita tuntaskan sepenuhnya di tahun 2026 ini," pungkas Nusron.