Sukses

KPK Tetapkan 4 Tersangka Kasus Suap Proyek di Bakamla

Sebagai penerima, ESH disangka Pasal 12, huruf a, atau Pasal 12 huruf b, atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat tersangka usai operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu 14 Desember kemarin. Salah satunya, Deputi Informasi, Hukum dan Kerjasama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi (ESH).

"Pasca penangkapan 1x24 jam KPK meningkatkan ke status penanganan perkara ke penyidikan sejalan dengan penetapan orang sebagai tersangka. Mereka adalah HST, MAO, FD (Direktur PT MTI) dan ESH," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo dalam keterangan pernya, di Gedung KPK, Jakarta Pusat, Kamis (15/12/2016).

Empat orang tersebut yaitu Deputi Informasi‎ Hukum dan Kerja Sama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi, pegawai PT Melati Technofo Indonesia (MTI) Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus, serta Direktur PT MTI Fahmi Darmawansyah, menjadi tersangka kasus dugaan suap proyek pengadaan monitoring satelit yang dibiayai APBN-P tahun 2016.

"Pengadaan alat monitoring satelit 2016 dengan sumber pendanaan APBN-P 2016," ucap Agus.

Agus mengatakan, sebagai pemberi HST, MAO dan FD disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU no 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

"Sebagai penerima ESH disangka melanggar Pasal 12, huruf a, atau Pasal 12 huruf b, atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. DSR saat ini status sebagai saksi," ungkap Agus.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
    Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi

    KPK

  • OTT KPK dilakukan ke para pejabat yang terindikasi melakukan korupsi atau pungutan liar di Indonesia.

    OTT KPK

  • Bakamla adalah singkatan dari Badan Keamanan Laut.

    Bakamla

Video Terkini