Sukses

Derita Saeni Akhiri Razia Warteg

Liputan6.com, Jakarta - Publik geram. Sejumlah pejabat negara pun tak membela cara Satpol Pamong Praja (PP) Kota Serang, Banten, merazia warung makan Tegal (warteg), salah satunya milik Saeni (53).

Satpol PP Kota Serang yang menyapu habis dagangan Saeni lantaran kedapatan buka di siang hari pada Rabu 8 Juni 2016. Mereka datang langsung membungkus seluruh masakan dan membawanya pergi tanpa memberikan teguran atau peringatan terlebih dulu.

Saeni yang menjadikan warung sekaligus tempat tinggalnya itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya menangis, lalu sempat jatuh sakit karena shock.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan pun angkat suara. Dia menginstruksikan para Kapolda untuk menjaga agar tidak terjadi lagi razia berlebihan.

"Tadi saya sudah beritahu Kapolda untuk tidak ada razia-razia itu begitu lagi. Jadi biarkanlah bulan Ramadan ini dinikmati dengan damai oleh semua," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 13 Juni 2016.

Dia pun meminta umat beragama mengedepankan toleransi, agar ibadah puasa berjalan lebih baik. Juga untuk menjaga Indonesia tetap bersatu.

"Seperti kemarin ada orang jualan, tapi tentu orang yang jualan (makanan) harus bisa menahan diri juga, jangan terlalu ekspose," ujar mantan Kepala Staf Presiden itu.

Luhut mengatakan, yang menjadi korban razia umumnya rakyat kecil. Seperti yang menimpa Saeni di Serang.

"Masing-masing menahan diri jangan negeri ini seolah-olah kita itu negara tidak beraturan, negara tidak ingin ada keresahan akibat hal-hal itu. Kasihan kan penjual kecil, yang uangnya kecil terus diobrak-abrik," Luhut menandaskan.‎

Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan (Liputan6.com/ Ahmad Romadoni)

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pun ikut menegur cara Satpol PP merazia warteg tersebut. Menurut dia, aparat sebaiknya memakai cara persuasif daripada memakai cara yang berujung kontroversial.

"Kita berharap mudah-mudahan caranya juga lebih manusiawi sehingga tidak menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat," kata Lukman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dia mengingatkan umat Islam yang berpuasa maupun yang tidak puasa harus saling menjaga kerukunan. Guna menciptakan kerukunan, perlu toleransi antar umat beragama.

"Jadi tentu yang tidak berpuasa menghormati yang puasa. Yang berpuasa pun juga menghormati sesama saudaranya yang karena satu dan lain hal tidak sedang menjalani puasa. Jadi prinsipnya itu," papar Menteri dari Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) itu.

"Saya ingin justru di bulan Ramadan ini kita lebih memperkuat toleransi kita, ukhuwah tidak hanya Islamiyah tapi juga ukhuwah watoniah sebangsa," tambah Lukman.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. (Liputan6.com/Miftahul Hayat)

Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan hal yang sama. Seharusnya, Satpol PP setempat tak perlu menggelar razia seperti itu. Karena peringatan lisan bisa dilakukan, sehingga tak perlu ada yang disita.

"Sebaiknya diingatkan persuasif. Agama Islam itu damai, agama yang tidak menyukai kekerasan. Mengingatkan pada masyarakat harus persuasif," kata dia di Jakarta, Minggu (12/6/2016) malam.

Menurut dia, umat Islam tahu apa yang dilakukannya, termasuk yang dilakukan para pemilik warung. Bila ada yang tidak sesuai dengan ajaran agama sudah sepatutnya diingatkan secara persuasif.

"Agama Islam suka kedamaian dan tidak menyukai kekerasan," tegas Akom.

Sanksi

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi meminta Wali Kota Serang, Banten memberikan sanksi kepada petugas Satpol PP yang merazia dan mengambil makanan dari warteg milik Saeni saat razia Ramadan.

"Kaitan kasus yang menimpa Nenek Saeni, saya harap agar Wali Kota Serang memberikan sanksi kepada pegawainya karena bertindak berlebihan," kata Yuddy di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Banten, Senin.

Menurut dia, pegawai harus mengubah cara berpikir dalam bekerja. Karena PNS adalah pelayan masyarakat, bukan penguasa rakyat. Maka itu, harus mengedepankan keadilan dan kemanusiaan serta kedekatan dalam proses bekerja.

"Tindakan yang dilakukan oleh Satpol Pemkot Serang adalah baik, yakni untuk menegakkan aturan. Hanya saja, tindakan di lapangannya berlebihan, sehingga muncul antipati dari masyarakat," kata Yuddy.

Dia menuturkan, semestinya, petugas yang menemukan rumah makan tetap beroperasi saat bulan Ramadan, cukup menutupnya dan memberikan peringatan, tanpa harus mengambil makanannya. Sebab, bisa saja, makanan yang dibuatnya tersebut merupakan hasil dari berutang.

"Jadi, kalau diambil akan menambah bebannya," ujar Yuddy.

Dia berharap, ke depannya Satpol PP lebih menekankan lagi unsur pendekatan yang menjunjung tinggi moralitas dalam bekerja, bukan dengan kekerasan.

Banjir Bantuan

Air mata Saeni mengundang empati sejumlah pejabat negara, tak terkecuali Presiden Joko Widodo.

"Baru tadi siang ada dari utusannya Pak Jokowi, ngasih bantuan Rp 10 juta," ujar Saeni saat ditemui di warung miliknya di Kota Serang, Banten, Minggu 12 Juni 2016.

Dia mengatakan utusan Istana itu menyampaikan pesan Jokowi kepadanya agar menggunakan uang bantuan tersebut untuk membayar kebutuhan sehari-hari atau mengganti lapak dagangannya yang rusak karena dirazia oleh petugas Satpol PP.  

"Tadi amanat dari Pak Jokowi, uang ini buat bayar utang-utang, utang ke bank keliling, bayar beras, biar tenang. Alhamdulillah," kata Saeni.

Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas bersama Menteri Kabinet Kerja di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/3). Rapat tersebut membahas mengenai penanggulangan aksi penyelundupan di Indonesia (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Bantuan juga datang dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Dia memberikan bantuan uang tunai yang dimasukkan dalam amplop putih bertuliskan 'Mendagri Tjahjo Kumolo' kepada Saeni.

"Saya diutus untuk menyampaikan amanah berupa uang dari Pak Menteri. Kalau jumlahnya saya tidak tahu, nggak berani buka," kata Direktur Jenderal Bina Wilayah Satpol PP pada Kemendagri, Asadullah, yang ditemui usai memberikan bantuan, Senin.

Mendagri Tjahjo Kumolo (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut DKI tak akan meniru Serang yang membuat perda razia rumah makan selama Ramadan.

"Enggak ada razia, enggak ada perda," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (13/6/2016).


Pada tahun 2009, Basuki mencalonkan diri dan terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Bangka Belitung mewakili Partai Golkar. Ia sukses meraup 119.232 suara dan duduk di Komisi II. (Dok.Liputan6.com)

Menurut Ahok, razia rumah makan selama puasa tidak tepat. Sebab, tidak semua warga beragama Islam dan tidak semua warga yang beragama Islam berpuasa karena alasan tertentu, misalnya sakit, manula, wanita haid, dan ibu menyusui.

"Saya mau tanya emangnya semua orang Muslim puasa? Ini perempuan kalau lagi datang bulan puasa enggak? Lalu enggak bisa cari makanan? Justru gini loh, saya sekolah Islam, orang puasa kalau makan sama orang yang nahan yang tidak puasa, pahalanya double," ujar Ahok.

Kini, Saeni sudah sehat dan kembali berjualan di warteg dekat Pasar Induk Rawu, Serang.

Kali ini, dia berjualan pada sore hingga malam hari untuk menghormati masyarakat yang sedang berpuasa.