KPK: Kami Hargai Sikap Presiden Tunda Revisi UU KPK

20160106-Laode Muhamad Syarif-HF — Wakil Ketua KPK, Laode Muhamad Syarif saat hadir dalam pertemuan dengan pimpinan Komisi Yudisial di gedung Komisi Yudisial, Jakarta. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta DPR menunda revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). KPK pun menyambut baik sikap Presiden itu.

"Kami menghargai sikap Pak Presiden atas ditundanya pembahasan revisi UU KPK," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat dikonfirmasi, Senin (22/2/2016).

Presiden sebelumnya meminta agar DPR menunda revisi UU KPK. Penundaan itu dipastikan usai rapat konsultasi dengan pimpinan DPR di Kantor Presiden, Senin siang.

"Bahwa revisi ini sebaiknya tidak dibahas saat ini, ditunda," ucap Jokowi.

Menurut Presiden, perlu adanya waktu yang cukup untuk mematangkan revisi UU KPK. Juga termasuk sosialisasi ke masyarakat mesti dipertimbangkan untuk merevisi UU tersebut.

"Saya pandang perlu adanya waktu yang cukup untuk mematangkan rencana revisi UU KPK dan sosialisasi ke masyarakat," kata Jokowi.

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
Revisi UU KPK