Trimedya: Kursi PDIP di Kabinet Dikurangi, Ya Habislah

Liputan6.com, Jakarta - Partai Golkar sudah mempersiapkan kadernya untuk menduduki sejumlah kursi kabinet pimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hal ini dilakukan setelah Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie mendeklarasikan dukungannya terhadap pemerintah.

Dengan demikian, tidak tertutup kemungkinan kursi menteri yang diduduki oleh kader-kader partai pengusung pemerintah‎ seperti PDIP, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasdem, dan Hanura berkurang.

Namun, PDIP yakin jatah kursi kabinet untuk partainya tak akan berkurang.

‎"Enggak-lah, pasti enggak. Masak dikurangi cuma sedikit gitu dikurangi lagi, habis-lah. Tapi Semua diserahkan ke Pak Jokowi," kata Ketua DPP PDIP Trimedya Pandjaitan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/1/2016).

Wakil Ketua Komisi III DPR ini pasrah atas semua keputusan yang diambil Jokowi jika benar Jokowi akan melakukan reshuffle jilid II.‎

"Kan, presidennya Jokowi, tergantung Pak Jokowi apa yang mau dilakukan, reshuffle berapa orang. Kan, mandat itu kan ada pada beliau. Kami mengantarkan ke gerbang," ujar dia.

Saat disinggung terkait perubahan sikap politik Golkar,‎ ia yakin Golkar tidak akan menjadi "benalu" pada pemerintahan Jokowi-JK. Menurut dia, semakin banyak partai di parlemen yang mendukung pemerintah, maka semakin bagus untuk pemerintah.

"Prinsipnya semakin banyak partai mendukung pemerintah semakin bagus. Yang penting itu dilakukan atas keinginan Golkar dan memang dalam sejarahnya Golkar ada di pemerintahan.‎ Kalau manuver politik pastilah, tapi kami yakin mereka tidak akan mengganggu. Bahwa ada kepentingan politik pasti ada," ucap Trimedya.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah menunggu partai beringin itu bersatu sebelum membantu di kabinet.

"Bagaimana tindak lanjut dukungan, tentunya pemerintah menunggu sampai dengan Golkar yang menyelesaikan perbedaanya. Harapannya semoga bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat. Kalau sudah diselesaikan, tentunya pemerintah terbantu dengan kerja sama yang dilakukan di parlemen maupun hal-hal lainnya," kata Pramono.