Jika RUU Kesehatan Disahkan, Dana BPJS Dinilai Rawan Penyelewengan

Iuran BPJS Kesehatan Naik — Suasana pelayanan BPJS Kesehatan di Jakarta, Rabu (28/8/2019). Sedangkan, peserta kelas mandiri III dinaikkan dari iuran awal sebesar Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per bulan. Hal itu dilakukan agar BPJS Kesehatan tidak mengalami defisit hingga 2021. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Rancangan Undang-Undang atau RUU Kesehatan yang tengah digodok DPR RI terus mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat, terutama terkait poin mengenai kewenangan BPJS yang semula langsung di bawah presiden menjadi di bawah menteri.

Untuk BPJS Kesehatan di bawah Menteri Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah Menteri Ketenagakerjaan. Hal itu diungkapkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

"Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ujar Said melalui keterangan tertulis, Selasa (31/1/2023).

Iqbal lantas merinci hal-hal yang menjadi dasarnya. Pertama, kata dia, akumulasi modal mereka itu berasal dari dana publik.

"BPJS itu bukan dari dana pemerintah, memang ada yang namanya Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada BPJS Kesehatan, tapi jelas itu sudah diatur dalam undang-undang (UU). Dan, buruh juga membayar iuran sebesar 1 persen, serta pengusaha 4 persen. Jadi akumulasi uang di BPJS Kesehatan itu bukan punya pemerintah," papar dia.

"Apalagi dana yang ada di BPJS Ketenagakerjaan, semua dananya milik buruh dan dana pengusaha, bukan milik pemerintah," sambung Said Iqbal.

Lebih lanjut dia mengatakan, menteri hanya pembantu presiden, tidak punya kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik. Sehingga, menurut Said Iqbal, tidak boleh menteri mengelola dana publik.

"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu gak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," terang dia.

Kementerian Keuangan usulkan kenaikan pembayaran iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) BPJS Kesehatan. Rencana kenaikan yang diusulkan oleh Kemenkeu mulai 1 Januari 2020 mendatang.

2 dari 3 halaman

Memperpanjang Birokrasi

Pelayanan Faskes Tingkat 1 BPJS Kesehatan — Dokter Natasha memeriksa kulit tangan pasien BPJS Kesehatan yang menderita penyakit kulit di Faskes Tingkat 1 Klinik Kesehatan Prima Husada di Depok, Jawa Barat, Senin (23/5/20222). Sejumlah terobosan saat ini dilakukan paramedis di Faskes Tingkat 1, diantaranya, antre berobat bisa dilakukan secara online melalui aplikasi mobile JKN. (merdeka.com/Arie Basuki)

Di sisi lain, menurut Said Iqbal, jika RUU Kesehatan ini sampai disahkan, Dewas dari BPJS juga akan diatur oleh kementerian.

Dari yang awalnya ada 7 anggota dewas, 2 orangnya dari unsur pemerintah, maka dengan adanya RUU Kesehatan ini akan ditambah 4 orang yang dari unsur pemerintah.

"BPJS ini kan uang rakyat, seharusnya yang ditambah itu dari unsur buruh, bukan dari unsur pemerintah," kata dia.

"Salah satu prinsip pengelolaan BPJS itu adalah suistainable (keberlangsungan). Kalau ada sesuatu gejolak, maka presiden punya hak dalam menambah dana BPJS, sedangkan menteri tidak bisa, harus melapor ke presiden," sambung Said Iqbal.

Selain itu, lanjut dia, jika BPJS di bawah menteri, maka nanti laporan BPJS juga akan disesuaikan dengan menteri. Dengan begitu, proses birokrasi akan semakin panjang. Peserta juga dinilai akan merasa tidak aman.

"Sebab, jika menterinya salah dalam mengelola uang peserta bagaimana, kita juga tahu peraturan menteri itu kan berganti-ganti terus," pungkas Iqbal.

3 dari 3 halaman

Rawan Penyelewengan

BPJS Kesehatan Akan Tanggung Biaya Check Up Mulai Tahun Depan — Skrining kesehatan seperti gula darah, hipertensi, kolesterol, akan dicover oleh BPJS Kesehatan. Credits: pexels.com by cottonbro

Senada, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, salah satu yang akan direvisi dalam RUU Kesehatan ini adalah UU BPJS, sehingga jangan sampai BPJS itu seperti dulu lagi di bawah menteri yaitu Menteri BUMN.

Kemudian, ada pasal yang mengatakan bahwa direksi wajib menjalankan penugasan dari Menteri. Hal ini yang kemudian akan menjadi potensi intervensi. Begitu juga dalam pelaporan yang menyangkut BPJS, akan diintervensi oleh menteri, tidak langsung dilaporkan kepada presiden.

"Dewan Pengawas dan Direksi dari BPJS akan diseleksi. Nanti ketua pantia seleksinya, ya menteri, jadi dari hulu ke hilir akan diatur menteri (pemerintah). Ini kan sama juga dengan bagaimana memposisikan Direksi dan Dewas di bawah Menteri," tutur Timboel.

Dia menyebut, dana BPJS Ketenagakerjaan saat ini sekitar Rp630 triliun. Begitu juga BPJS Kesehatan, pendapatan iurannya Rp144 triliun dan aset bersih sudah Rp56 triliun.

"Jadi dana amanah ini jangan sampai disalahgunakan. Dihawatirkan jika Lembaga BPJS di bawah Menteri, maka akan berpotensi penyalahgunaan dana BPJS. Begitu juga dengan pelayanan akan terintervensi. Misalnya jika investasi gagal, artinya nantinya manfaat ke peserta akan berkurang," kata dia.

Padahal, menurut Timboel, pengelolaan dana BPJS, baik itu BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan, saat ini sudah bagus. Jika sekarang indepensinya diganggu, maka akan ada potensi uang yang diselewengkan.

"Kalaup un pemerintah mau merevisi manfaatnya, boleh saja, tapi jangan merevisi organ dari BPJS," jelas Timboel.

Infografis 4 Tips Jaga Kesehatan Mental Saat Pandemi Covid-19. (Liputan6.com/Trieyasni)

BPJS Kesehatan
Perusahaan
BPJS Kesehatan merupakan salah satu badan hukum yang bertugas menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.
Lihat Selengkapnya
BPJS Kesehatan
BPJS
Perusahaan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
Lihat Selengkapnya
BPJS
DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
RUU Kesehatan
Kesehatan
DPR RI