Pohan Demokrat: Jokowi Bisa Tolak Intervensi Ketum Parpol

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi harus tegas terhadap segala bentuk intervensi yang bisa mengganggu jalannya pemerintahan.

Hal tersebut ia utarakan setelah melihat kegaduhan politik yang terjadi saat ini. Di antaranya terkait pemilihan calon Kapolri dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang menuai kritikan.

"Jokowi fokus saja pada tugas dan kewenangannya. Jika ada upaya intervensi dari ketum-ketum parpol apalagi bertentangan nurani publik, tolak saja," kata Ramadhan Pohan saat dihubungi di Jakarta, Kamis (22/1/2015).

Sebagai Presiden, kata dia, Jokowi memiliki tanggung jawab kepada negara dan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Untuk itu, mantan anggota DPR periode 2009-2014 ini berharap, Jokowi bisa menjalankan tugas sebagai Presiden di mana rakyat membutuhkan kinerja-kinerja yang baik untuk rakyat Indonesia.

"Jokowi adalah presiden, kepala negara, tanggung jawab hanya ke negara. Nggak bisa didikte," tandas Pohan.

Presiden Jokowi sebelumnya memilih Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Ia lantas menunda pelantikan Budi lantaran dijadikan tersangka oleh KPK. Budi disangkakan atas kasus rekening mencurigakan.

Kemudian, Jokowi juga melantik 9 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Namun nama-nama dalam dewan tersebut mendapat penolakan dari sejumlah pihak lantaran dinilai berasal dari parpol. (Ali/Sun)