Sukses

Jurus Jokowi Amankan Pendapatan Pajak

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pajak Mardiasmo mengatakan, upaya pemberantasan mafia pajak terkait kebijakan Presiden Jokowi.

Liputan6.com, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pajak Mardiasmo mengatakan, pihaknya akan menggandeng sejumlah pihak dalam upaya memberantas mafia pajak. Salah satunya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Nanti kita akan lihat dengan KPK dan yang lainnya," kata Mardiasmo di Gedung KPK, Jakarta, Senin (1/12/2014).

‎Upaya pemberantasan mafia pajak itu, kata Mardiasmo, juga terkait kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang ingin menargetkan penerimaan pajak yang luar biasa.

"Mau (kerja sama) akhir tahun ini, kita bisa selesaikan. Nanti Kanwil-kanwil sudah kita undang dan nanti kita lihat," jelas dia.

Meski begitu, saat ditanya lebih detail terkait pemberantasan mafia pajak dan target penerimaan pajak dari Presiden Jokowi itu, Mardiasmo enggan buka suara. ‎"Nanti kita koordinasi dulu ya," pungkas Mardiasmo.

Pemerintahan Jokowi mempunyai program mengamankan penerimaan pajak 2014. Ada 3 tujuan yang membelakangi program ini.

Pertama, mengamankan target penerimaan pajak 2014 sesuai APBN-P sebesar Rp 1.246 triliun. Kedua, mengoptimalisasi pemungutan untuk kebutuhan belanja yang telah ditetapkan, khususnya program Nawacita. Ketiga, meletakkan dasar-dasar pemungutan pajak 2015 atau reformasi pajak. (Rmn/Mut)

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • Presiden Jokowi hibur anak-anak dengan atraksi sulap di peringatan Hari Anak Nasional, di Pekanbaru, Riau.
    Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014

    Jokowi

  • Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
    Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi

    KPK

  • dirjen pajak