Polisi Menemukan Senjata Api dan Bom Rakitan

Liputan6.com, Poso: Jajaran Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah yang melakukan penyisiran bersama warga di kawasan Bukit Jati dan Tanah Runtuh, Kelurahan Gebang Rejo, Poso, Jumat (26/1), berhasil menemukan beberapa senjata api dan bom rakitan. Di kawasan Bukit Jati polisi menemukan sebuah senjata api organik MK3 buatan Rusia. Sedangkan senjata lainnya dan bom rakitan ditemukan di rumah orang tua Basri, salah satu daftar pencarian orang yang tinggal di Jalan Pulau Jawa, Gebang Rejo.

Semua senjata dan bahan peledak ini kemudian diamankan di Markas Kepolisian Resor Poso untuk diteliti. Polisi belum bisa memastikan darimana asal dan pemilik senjata itu. Orang tua Basri sendiri menolak diwawancarai wartawan.

Polda Sulteng saat ini juga sedang memeriksa secara intensif seorang warga yang menyerahkan diri. Namun belum bisa dipastikan apakah lelaki tersebut terkait dengan insiden kontak senjata, Senin silam [baca:  Seorang Polisi Tewas dalam Baku Tembak di Poso].

Insiden yang menewaskan 14 orang ini sempat disesalkan Adnan Arsal, tokoh Islam setempat. Menurut Adnan, polisi dinilai telah menyalahi prosedur sehingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan kerusakan materi. Tindakan polisi ini harus ditanggapi secara serius. Untuk itu ia dan tokoh masyarakat lain sepakat akan menuntut keadilan dan tanggung jawab dari pemerintah atas insiden ini.

Adnan menambahkan, perlawanan warga Poso terhadap polisi terjadi karena aparat tidak adil dalam melakukan penegakan hukum. Adnan mencontohkan sejumlah kasus sebelum Deklarasi Malino, seperti pembantaian umat Islam di Pesantren Walisongo. Hingga kini kasus tersebut tidak pernah dituntaskan. Namun menurut Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Polisi Bambang Hendarso, kasus-kasus yang belum terungkap bukan berarti didiamkan.

Di Jakarta, dalam diskusi soal Poso yang diadakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) siang tadi, Kepala Desk Pemberantasan Terorisme Menteri Kooordinator Politik Hukum dan Keamanan Inspektur Jenderal Polisi Ansyad Mbai mengatakan, penanganan di Poso sudah seharusnya melalui operasi militer dan bukan lagi melalui cara persuasif.

Menurut Mbai, aksi teror di Poso merupakan bagian dari jaringan Jamaah Islamiyah di tiga negara, yakni Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Karenanya daerah itu akan terus menjadi sasaran teror. "Pemerintah seharusnya tidak berkompromi dan mau bertindak lebih keras," kata Mbai.

Sedangkan menurut Sydney Jones dari International Crisis Group dalam rilisnya yang dikeluarkan pada 24 Januari silam menyarankan, pemerintah seharusnya membentuk komisi independen pencari fakta Poso dan menjalin kerja sama dengan ulama untuk menjelaskan pentingnya penangkapan DPO Poso. Selain itu, harus juga dibentuk tim pengkaji Poso dari berbagai pihak untuk mencari format rekonsiliasi dan resolusi seluruh pihak yang bertikai.

Sementara itu untuk membantu pengamanan di Poso, TNI Angkatan Darat telah mengerahkan dua satuan setingkat kompi (SSK) atau sekitar 200 prajurit. Pasukan dari Batalyon 714 Sintuwu Maroso ini akan disebar di sejumlah lokasi dan titik rawan [baca:  Ratusan Tentara Siap Diterjunkan ke Poso].

Namun pengiriman pasukan ini sempat dikhawatirkan Komisi III DPR. Menurut Mulfachri Harahap, Wakil Ketua Komisi, kehadiran tentara di Poso belum diperlukan. Bahkan dikhawatirkan pula, kehadiran pasukan TNI AD untuk membantu Polri justru berpotensi menimbulkan konflik di lapangan.

Kecemasan Komisi ini sangat masuk akal mengingat konflik antara tentara dan polisi yang berakhir dengan kontak tembak seringkali terjadi di Poso. Padahal kekompakan dua institusi ini sangat dibutuhkan masyarakat.(IAN/Tim Liputan 6 SCTV)