Status Geopark Kaldera Toba Terancam Dicabut UNESCO, Kemenpar Beri Tanggapan

Liputan6.com, Jakarta - UNESCO telah memberi peringatan berupa "kartu kuning" pada Geopark Kaldera Toba. Terkait itu, pemerintah memiliki tenggat waktu dua bulan untuk berbenah setelah peringatan diberikan pada September 2023.

GM Badan Pengelola Kaldera Toba UNESCO Global, Azizul Kholis, mengatakan bahwa masalah ini akan terselesaikan dengan kolaborasi semua pihak mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Selain itu akan ada assessment baru yang akan disampaikan pihak UNESCO pada 15 Juli 2025.

"Gubernur Sumarera Utara sudah memberi atensi yang tinggi untuk mengembalikan posisi Geopark Kaldera Toba kembali ke green card," kata Azizul dalam keterangan rilis yang diterima Tim Lifestyle Liputan6.com, 16 Mei 2025.

Sebagai informasi dalam rapat UNESCO Global Geopark di Maroko pada 4-5 September 2023, kawasan taman bumi (Geopark) Kaldera Toba mendapat kartu kuning dari UNESCO. Selain Kaldera Toba, taman bumi lainnya juga mendapat kartu serupa, yakni Gua Zhijindong di Tiongkok, Taman Nasional Regional Luberon di Prancis, Madonie di Italia, dan Colca y Volcanes de Andagua di Peru. 

Catatan: artikel ini telah disunting dengan menambahkan beberapa pembaruan seputar status yellow card Geopark Kaldera Toba 

Kartu kuning merupakan peringatan dari UNESCO, yang berarti badan pengelola wilayah tersebut tidak memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan. Menyikapi peringatan yellow card yang diberikan oleh UNESCO kepada Geopark Kaldera Toba, Deputi Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar, Hariyanto mengatakan Kemenpar telah mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa rekomendasi UNESCO bisa segera dipenuhi.

Geopark Kaldera Toba, yang memiliki potensi luar biasa sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan, harus dikelola dengan hati-hati dan sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan oleh UNESCO. Kemenpar pun telah melakukan komunikasi intensif dengan Gubernur Sumatera Utara.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sebagai ketua Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (BPTCUGP), mendukung penuh langkah-langkah yang diambil oleh semua pihak dalam mengelola geopark ini. Diketahui Geopark Kaldera Toba diusulkan sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) oleh Pemerintah Daerah Sumatera Utara, khususnya melalui Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba.

Proses pengusulan sebagai UGGp melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI), serta Kementerian Pariwisata, yang berperan dalam mendukung dan mengkoordinasikan upaya untuk memastikan bahwa Geopark Toba memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh UNESCO.

Di tahap awal, pemerintah daerah melalui Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba, yang ditunjuk untuk mengelola kawasan geopark tersebut, menyusun rencana dan dokumen pengusulan yang mencakup aspek geologi, warisan budaya, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Pengusulan ini lalu diserahkan kepada Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI) yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh standar dan kriteria UNESCO Global Geoparks dipenuhi, sebelum dokumen tersebut diajukan kepada UNESCO.

Beberapa rekomendasi utama dari UNESCO untuk perbaikan agar bisa kembali ke green card adalah mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Warisan geologi dan interpretasinya — diversifikasi cerita geologi dan memperluas survey.

2. Warisan alam, budaya, dan buatan — identifikasi dan inventarisasi lebih lanjut.

3. Visibilitas dan kemitraan — peningkatan panel interpretasi dan visibilitas geopark.

4. Jejaring dan pelatihan — meningkatkan kerja sama dengan geopark Indonesia lainnya.

Tahun ini Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar telah menyusun beberapa langkah konkret untuk meningkatkan pengelolaan Geopark Kaldera Toba, antara lain:

1. Pembuatan Panel Penjelasan/Interpretasi di Geosite. Kemenpar akan membuat panel interpretasi di berbagai geosite dalam Geopark Kaldera Toba untuk meningkatkan pemahaman pengunjung mengenai nilai geologi dan warisan alam yang ada di kawasan ini.

2. Menyelenggarakan event-event MICE, yang mendukung forum dan kegiatan terkait destinasi wisata Geopark Kaldera Toba.

"Lebih dari itu, sesuai dengan tugas Kemenpar mendukung Geopark Kaldera Toba sebagai destinasi wisata, kami memberikan dukungan berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024 sebesar Rp 56,6 Miliar serta kegiatan peningkatan kapasitas SDM, koordinasi teknis, dan revitalisasi geosite seperti Monkey Forest Sibaganding dan Geosite Pulau Sibandang," terang Azizul. 

Alokasi dana tersebut terdistribusi ke-8 Kabupaten yang berlokasi di kawasan Danau Toba. Peruntukannya merupakan dukungan pembangunan infrastruktur fisik maupun kegiatan nonfisik untuk menunjang pengembangan Danau Toba (termasuk di dalamnya 16 geosites Geopark Kaldera Toba) sebagai destinasi wisata.