Sukses

Anggota Parlemen Prancis Usulkan Larangan Berhijab dalam Olahraga Kompetitif

Senat Prancis pada Januari memberi suara 160 banding 143 untuk melarang pemakaian hijab dan "simbol agama nyata" lainnya dalam kompetisi olahraga menyusul amandemen yang diusulkan dari Les Républicains.

Liputan6.com, Jakarta - Perasaan harap-harap cemas tengah melanda para perempuan berhijab yang terjun ke dunia olahraga kompetitif. Mereka tak lagi dapat bertanding jika larangan mengenakan hijab saat olahraga yang diusulkan oleh senat Prancis menjadi undang-undang.

Kekhawatiran ini pula yang menghantui perempuan berhijab bernama Mama Diakite. Ia telah bermain di klub sepak bola selama 10 tahun terakhir. "Ini hampir berarti akhir sepak bola bagi saya," Diakit, anggota Les Hijabeuses yang berbasis di Paris, dilansir CNN, Kamis (3/2/2022).

Les Hijabeuses berisi sekelompok pesepakbola perempuan muda berhijab yang berkampanye menentang larangan tersebut. Mereka melawan apa yang mereka gambarkan sebagai pengecualian perempuan Muslim dari olahraga.

Senat Prancis pada Januari memberikan suara 160 banding 143 untuk melarang pemakaian hijab dan "simbol agama nyata" lainnya dalam kompetisi olahraga menyusul amandemen yang diusulkan dari Les Républicains. Ini adalah partai sayap kanan yang berpendapat bahwa hijab dapat membahayakan keselamatan atlet yang memakainya.

Senator Les Republicains Jaqueline Eustache-Brinio menyebut pemerintah Prancis harus memiliki "keberanian" untuk melawan apa yang dia sebut sebagai "cengkeraman Islam" di negara itu. Ini adalah sesuatu yang diyakini partainya telah berlaku baik dalam olahraga maupun pendidikan.

"Kita harus memiliki keberanian, sedapat mungkin melakukannya, untuk menjaga persatuan dan kohesi Republik," katanya kepada RMC, mitra radio afiliasi CNN, BFMTV.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Larangan Pemakaian Hijab

Diperkirakan lima juta orang adalah populasi Muslim Prancis dan menjadi yang terbesar di Eropa. "Yang ingin kami lakukan adalah menerapkan pasal piagam Olimpiade yang ada, tetapi tidak ada yang mau mendengarnya. Pasal 50 menetapkan bahwa dalam olahraga, itu bukan unsur politik atau agama. Saya pikir dalam olahraga dan kompetisi olahraga, kita harus menjaga netralitas sampai akhir," ungkapnya.

Banyak atlet telah berkompetisi dengan berbalut hijab di Olimpiade. Berbagai desain hijab telah dikembangkan untuk memungkinkan perempuan Muslim bersaing dengan aman.

Perempuan Muslim di Prancis telah menghadapi pembatasan apa yang bisa mereka kenakan di tempat-tempat tertentu. Penggunaan cadar Islami penuh (burqa dan niqab) telah dilarang di tempat umum, termasuk jalan, transportasi umum, toko, rumah sakit, dan bioskop, di Prancis sejak April 2021, menyusul undang-undang yang melarang penyembunyian wajah di ruang publik.

3 dari 4 halaman

Rencana

Beberapa negara lain, termasuk Jerman, Belgia, Belanda dan Denmark mengikuti dengan larangan mereka sendiri, larangan sebagian dan larangan lokal penutup wajah. Hijab diizinkan di semua tempat umum di Prancis, kecuali sekolah umum, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, mengikuti undang-undang tahun 2004 yang melarang pemakaian simbol agama yang dianggap "mencolok" di sekolah.

Kini, beberapa politisi lebih membidik olahraga. Federasi Sepak Bola Prancis telah melarang perempuan mengenakan hijab dalam pertandingan dan kompetisi resmi, meskipun FIFA memberi sanksi untuk mengenakannya pada 2014 setelah larangan tujuh tahun.

Pada Senin, 31 Januari 2022, senat mengakui bahwa ketidaksepakatan di antara anggota parlemen atas larangan yang diusulkan akan mencegah RUU tersebut disahkan dalam keadaan saat ini. Itu menyatakan "penyesalan" atas "kurangnya kemauan" pemerintah untuk menghentikan apa yang mereka gambarkan sebagai "perkembangan Islamisme dalam olahraga." Undang-undang tersebut kini akan direvisi oleh Majelis Nasional, yang diharapkan memiliki keputusan akhir.

4 dari 4 halaman

Infografis Harga Mati DISIPLIN Protokol Kesehatan

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.