Kisah Korban Perkosaan Bertransformasi Jadi Penyintas Usai Berani Bersuara

Sementara, Wawan Suwandi, Public Relations Yayasan Pulih, mengingatkan agar publik menunjukkan empati saat menghadapi korban kekerasan seksual. Ketidakpekaan akan membuat korban makin terpuruk, apalagi sampai menyebarkannya ke media sosial hanya demi mendapat likes dari warganet.

"Saat mengalami itu, korban pasti sangat syok, dikuasai perasaan malu, bingung, bahkan salahkan diri sendiri," ujarnya.

Hal yang tidak boleh dilakukan adalah tidak meminta korban bercerita, tetapi menunggunya siap. Bila dipaksa, akan menimbulkan trauma sama besarnya saat mengalami perkosaan tersebut.

"Memaksakan itu sama seperti mengorek luka," dia mengingatkan.

Banyak alasan korban tak bercerita. Di samping harus menangani segala perasaan yang dialami diri sendiri, korban juga mempertimbangkan kemungkinan pemerkosa bakal balas dendam. Di sisi lain, ada pula yang meragukan proses hukum dan takut keterangannya tidak dipercaya.

"Kalau korban menunda atau tidak melapor, bukan berarti kasus tidak terjadi, tapi ada beban yang lainnya," sahut Wawan.

Ketua Pusat Studi Islam, Perempuan, dan Pembangunan (PSIPP) ITB Ahmad Dahlan Jakarta, Yulianti Muthmainnah kembali menekankan pentingnya segera mengesahkan rancangan undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang kembali masuk Prolegnas DPR pada tahun ini. RUU tersebut penting untuk mengisi kekosongan hukum terkait perlindungan terhadap korban pelecehan seksual.

Dalam produk hukum yang ada, khusus KUHP, pemerkosaan didefinisikan terlalu sempit, yakni hanya penetrasi penis ke vagina dan ada sperma. Dalam banyak kasus, kekerasan seksual tidak selalu demikian.

Produk legislasi yang ada juga mengadopsi pemulihan kondisi korban kekerasan seksual. Sementara, hal itu diatur dalam RUU PKS. Namun, beberapa pihak berusaha mendeviasi RUU ini dengan isu-isu lain yang akhirnya kontraproduktif.

"Di masyarakat ada yang meyakini RUU ini produk Barat, padahal kenyataannya tidak," ujar Yulianti.

Ia mengatakan hukum Islam pun mengatur soal itu. Ia juga menerangkan cara Nabi Muhammad SAW menangani persoalan yang serupa di masanya, disebut sebagai hirabah atau muharib. Kesaksian korban didengarkan dan identitasnya dilindungi.

"Bahkan saat korban salah menunjuk pelaku, Nabi tidak menghukumnya," kata Yulianti.