Papua Dijadikan Daerah Lumbung Pangan Nasional

Liputan6.com, Jakarta- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tengah mencanangkan program 'Papua sebagai lumbung pangan Nasional', melalui  pengembangan industri berbasis komoditas di wilayah tersebut.

"Potensi alam di Papua sangat bagus untuk komoditas seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, sagu, ubi, sayur dan buah-buahan. Sehingga sangat layak dijadikan industri komoditas," ungkap Menteri Desa, Marwan Jafar, dalam acara Seminar "Persiapan Desa Menghadapai Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa" dan Launching Papua Circle Institute, di Hotel Sofyan Cikini, Jakarta, Jumat (19/12/2014).

Menurut Marwan, program tersebut dilakukan untuk meningkatkan pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) atau nilai pasar di wilayah Papua. Sebab, meskipun laju pertumbuhan ekonomi Papua selama ini meningkat hingga 9,6 persen, diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain akan dijadikan lumbung pangan, pihak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga akan mendorong agar dilakukan pengembangan peternakan dan tanaman non-pangan, seperti tebu, karet, dan kelapa sawit. Selain itu, percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan pariwisata bahari juga akan dilakukan.

"Di Papua banyak tempat wisata indah yang sangat dijamin originalitas alamnya, seperti Teluk Cendrawasih, Raja Ampat, (Danau) Sentai, (Danau) Paniai, dan beberapa lainnya. Itu kan kekayaan alam yang harus terus dijaga dan dirawat untuk mendorong lebih banyak banyak lagi wisatawan," kata Marwan.

Ditegaskan sang menteri, program yang menjadi bagian dari proses pembangunan Papua itu diharapkan lebih melibatkan masyarakat secara inklusif, sehingga hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat. Dengan begitu, ketimpangan pendapatan antar golongan atau Gini Ratio masyarakat Papua yang belakangan mengalami kenaikan dapat ditekan.

"Gini Ratio di wilayah Papua cenderung meningkat dari tahun ke tahun, hingga 2013 lalu kesenjangan antar golongan di Provinsi Papua Barat sebesar 0,431 sedangkan di Provinsi Papua 0,442. Ini tentu lebih tinggi dari Gini Ratio Nasional 0,413," urainya.