Gus Salam Dukung Usulan Madrasah Terintegrasi ke Sisdiknas

Liputan6.com, Jakarta - Muktamar ke-35 NU yang bertempat di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, bakal digelar dalam waktu dekat. Tepatnya, pada 27-31 Agustus 2026.

Jelang perhelatan tersebut, berbagai daerah, PWNU, dan PCNU mulai melakukan koordinasi dan konsolidasi internal untuk mempersiapkan kehadiran mereka di lokasi, sekaligus menyiapkan agenda yang akan diperjuangkan demi kesuksesan penyelenggaraan Muktamar ke-35.

Salah satunya dilakukan Syuriyah PCNU se-Provinsi Lampung. Dalam rapat yang berlokasi di PP Bustanul Falah, Kota Bandar Lampung, Minggu (12/7), mereka menyepakati beberapa keputusan untuk diperjuangkan pada sidang komisi Muktamar ke-35. Salah satunya, soal larangan rangkap jabatan bagi Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.

Merespons hal itu, KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam, calon Ketua Umum PBNU yang sudah bersilaturahmi dengan PWNU dan PCNU se-Lampung pada 19 Mei lalu, menghormati rekomendasi tersebut.

"Keputusan rekomendasi yang bagus dari para kiai syuriyah. Konstitusi dan aturan organisasi harus ditegakkan secara adil, setara, dan konsekuen. Hal itu untuk memastikan tidak ada pelanggaran atau manipulasi ketentuan-ketentuan dalam muktamar nanti," kata Gus Salam, Senin (13/7/2026). 

Selain soal kebijakan anti-rangkap jabatan, mereka meminta agar sistem pendidikan madrasah yang selama ini di bawah naungan Kementerian Agama diintegrasikan ke dalam Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Hal ini dimaksudkan agar madrasah diperlakukan adil dan setara dalam kebijakan negara maupun anggaran.

"Mengenai rekomendasi yang meminta agar sistem pendidikan madrasah terintegrasi ke dalam Sisdiknas, hal itu menjadi tuntutan yang sama di semua daerah. Pada intinya, pemerintah harus berlaku adil, baik dalam kebijakan maupun anggaran antara madrasah dan sekolah pada umumnya," tambahnya.

Gus Salam menjelaskan, satuan pendidikan madrasah banyak berdiri di lingkungan pesantren, bahkan menjadi bagian dari pesantren.

"Di Indonesia ada lebih dari 40 ribu pesantren muktabar yang mendedikasikan layanannya sesuai tiga fungsi berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Maka, entitas pesantren semestinya mendapat perhatian lebih dari negara," jelas dia.

Sementara itu, Ustadz Syamsuddin, Ketua IMAP (Ikatan Mutakhorrijin Al-Falah Ploso) Wilayah Sumatera dan Lampung, turut menanggapi hasil koordinasi jajaran Syuriyah PCNU se-Lampung. Baginya, para kiai di syuriyah adalah para ulama yang bertugas memberi arah dan memandu gerakan jam'iyyah NU sebagai kekuatan civil society.

"Para kiai syuriyah NU itu bagai lentera yang menerangi jalannya organisasi. Keputusannya adalah kebaikan yang dirumuskan dengan kebijaksanaan. Tentu, dengan mempertimbangkan berbagai variabel dan faktor penting untuk kebaikan NU," ungkap Syamsuddin.

Dia ingin NU kembali ke akar dan kepribadian pesantren. Sebab, NU didirikan oleh ulama pondok pesantren, namun harus adaptif terhadap kemajuan zaman.

"NU tetap hidup sesuai zamannya dan tetap sehat karena tidak tercerabut dari akarnya," harap Syamsuddin.

Dia pun mendoakan seluruh fungsionaris NU, terutama di Sumatera dan Lampung, agar Muktamar ke-35 berjalan lancar, damai, dan menjadi ajang silaturahmi yang menyenangkan.

"Sebagaimana syuriyah PCNU se-Lampung yang berharap muktamar berjalan aman, tenang, dan riang gembira," tutup dia.