Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Visi Misi Jokowi-JK Lebih Unggul

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah LSM dan yayasan yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan, visi misi pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla jauh lebih unggul dibandingkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Dari 210 substansi visi-misi dan program kerja kedua pasangan yang dinilai, Jokowi-JK mendapatkan nilai 140, sedangkan Prabowo-Hatta hanya 70. "Jokowi-JK unggul dalam 4 isu utama yaitu tata pemerintahan, demokrasi dan kebebasan sipil, pembentukan hukum, dan penegakan hukum," ujar Ilham Saenong dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (8/6/2014).

Penilaian ini berdasarkan telaah yang dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil terhadap visi dan misi capres dan cawapres. Ilham dari Transparency International Indonesia (TII) mengungkapkan, telaah dilakukan karena masing-masing pasangan capres-cawapres telah menyebarluaskan visi, misi, dan program kerjanya untuk 5 tahun mendatang.

"Dokumen visi-misi dan program mencerminkan indikasi keberpihakan dan prioritas kebijakan masing-masing pasangan," ujar Ilham.

Dalam telaah visi misi tersebut, terdapat 5 isu yang jadi harapan masyarakat. Kelima isu itu yakni menyangkut tata pemerintahan, demokrasi dan kebebasan sipil, pembentukan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan dasar.

Lebih lanjut Ilham menjelaskan, pada isu tata pemerintahan, Jokowi-JK mendapat skor 62, sedangkan Prabowo-Hatta 20. Di isu demokrasi dan kebebasan sipil, Jokowi-JK memperoleh nilai 23, Prabowo-Hatta 5. Isu pembentukan hukum Jokowi-JK dapat skor 5, Prabowo-Hatta hanya 2. Kemudian isu penegakan hukum Jokowi-JK punya nilai 23, Prabowo-Hatta 13.

"Dalam isu pelayanan dasar Prabowo-Hatta unggul tipis dengan nilai 30. Sedangkan Jokowi-JK dapat skor 27," kata Ilham.

Koalisi Masyarakat Sipil in isendiri merupakan gabungan dari Transparancy International Indonesia (TII), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA), Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), serta Indonesia Parliamentary Center (IPO).