Priyo: Ical Harus Jelaskan Golkar Merapat ke Prabowo-Hatta

Liputan6.com, Jakarta Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso turut mempertanyakan langkah Ketua Umum Aburizal Bakrie alias Ical, yang merapatkan barisan dengan koalisi Partai Gerindra, PAN, PKS, PPP, dan PBB.

Priyo yang juga menjabat Wakil Ketua DPR RI 2009-2014 ini mendesak, agar Ical menjelaskan hingga tuntas keputusannya menentukan arah koalisi yang mengusung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pilpres 9 Juli mendatang itu.

"Prinsipnya ini kan sudah diputuskan. Tentu ada pertanyaan-pertanyaan. Dan tetap harus ada penjelasan," kata Priyo usai pertemuan tertutup para sesepuh Golkar yang tergabung dalam Keluarga Besar Eksponen Ormas Karya Kekaryaan (Tri Karya) di Hotel JW Marriott, Jakarta, Rabu (21/5/2014).

Priyo menjelaskan, ini pertama kalinya dalam sejarah Golkar tidak mendukung pasangan capres-cawapres dari unsur kader Golkar. Sebagai partai besar 'peninggalan' Orde Baru, tentu hal tersebut membuat kaget para kader dan pengurusnya.

"(Keputusan Ical) ini membuat kita down dan kaget," ucap Priyo.

Priyo pun menyinggung putusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar ke-VI beberapa waktu lalu. Di mana salah satu putusannya hanya memunculkan satu nama yang didukung sebagai capres dan cawapres, yaitu Ical. Putusan Rapimnas itu juga yang dipertanyakan para sesepuh.

Apakah posisi Pak JK, kata Priyo, tidak dianggap cukup untuk merepresentasikan Golkar? Apakah memang penerimaan teman-teman PDIP, khususnya Megawati, tidak dapat respon yang cukup? Atau memang ada alasan lain?

"Apakah kemudian uluran tangan yang lebih bersahabat dari Pak Prabowo dinilai sebagai yang paling tepat terhadap Partai Golkar? Itu pertanyaan-pertanyaan yang belum mendapatkan penjelasan yang tuntas (dari Ical)," tanya Priyo.

Maka itu, Priyo menegaskan, Eksponen Tri Karya memutuskan akan mengirim surat kepada Ical secepatnya. Terutama demi mendapatkan jawaban yang lebih konkret dari Ical terhadap keputusannya itu.

"Mudah-mudahan malam ini, paling lambat besok kami sudah bisa layangkan surat itu. Saya menganjurkan betul ketua umum mengambil penjelasan yang bersifat konkret. Bahkan, kalau bisa adakan rapat pleno partai agar tidak terjadi simpang siur," kata Priyo.

Menjelang Pilpres 9 Juli mendatang, internal Golkar terpecah menjadi dua visi. Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie atau Ical menyatakan dukungannya ke pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Di satu sisi, mantan Ketum Golkar Jusuf Kalla (JK) digaet menjadi cawapres pendamping capres Joko Widodo alias Jokowi.

Belakangan, kader atau pengurus DPP Golkar yang menyatakan mendukung Jokowi-JK terancam dikenakan sanksi berat. Seperti yang diutarakan Ketua DPP Partai Golkar Mahyudin bahwa partainya akan menjatuhkan sanksi berupa pemecatan.

Menurut Mahyudin, semua kader dan pengurus Golkar harus tunduk kepada keputusan Ketua Umum Golkar Ical yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta. "Dalam organisasi itu ada aturan dan semua harus tunduk," kata Mahyudin belum lama ini.

Sementara berdasarkan keputusan Rapimnas Golkar ke-VI beberapa hari lalu, Mahyudin menambahkan, partainya sudah mengeluarkan instruksi agar seluruh kader dan pengurus turut mensukseskan pasangan Prabowo-Hatta yang dipilih dan didukung Ical sebagai mandataris Rapimnas.

Bagi kader yang tak mendukung akan diberikan sanksi sesuai derajat kesalahan yang dilakukan. "Kalau dia pengurus harus melepas atribut partai dan menanggalkan jabatan," ujar Mahyudin.