THR ASN 2026 Kapan Cair? Simak Waktu Pencairan dan Detail Komponen Pembayaran

Liputan6.com, Jakarta - Menjelang Ramadhan 1447 H, perhatian aparatur negara tertuju pada kepastian pencairan tunjangan hari raya. Pertanyaan THR ASN 2026 kapan cair menjadi topik hangat di berbagai instansi pemerintahan. Informasi resmi dari pemerintah pusat masih dinantikan, agar perencanaan kebutuhan Lebaran bisa dipersiapkan secara matang.

Selain jadwal pembayaran, besaran nominal turut memicu rasa penasaran. Banyak pegawai mencari kepastian terkait komponen penghasilan apa saja yang masuk perhitungan. Pemerintah juga telah mengalokasikan dana triliunan rupiah, guna menjamin hak pegawai tetap terpenuhi. Topik THR ASN 2026 kapan cair pun semakin relevan menjelang awal bulan puasa.

Di tengah berbagai perkiraan jadwal pencairan, publik menanti regulasi resmi berupa peraturan pemerintah atau keputusan presiden. Kepastian aturan menjadi dasar proses administrasi di setiap kementerian maupun lembaga. Sampai pengumuman diterbitkan, pembahasan mengenai THR ASN 2026 kapan cair masih menjadi sorotan utama para ASN di seluruh Indonesia.

Berikut ulasan lengkap yang Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, Selasa (24/2/2026).

Pemerintah pusat dikabarkan telah mengalokasikan dana dalam jumlah yang sangat besar untuk menjamin kelancaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara pada tahun anggaran 2026. Total anggaran yang disiapkan mencapai kurang lebih Rp55 triliun, angka yang menunjukkan peningkatan cukup signifikan dibandingkan pagu tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp49 triliun. Jika dihitung secara persentase, terjadi kenaikan sekitar 10,22 persen, sebuah lonjakan yang mencerminkan adanya ruang fiskal lebih luas atau prioritas belanja negara yang diarahkan untuk menjaga daya beli aparatur menjelang perayaan keagamaan.

Walaupun hingga saat ini regulasi khusus mengenai THR tahun 2026 belum diumumkan secara resmi kepada publik, pola kebijakan yang kemungkinan besar akan digunakan diperkirakan tetap merujuk pada ketentuan terdahulu, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025. Besaran THR maupun gaji ketiga belas yang diberikan kepada aparatur negara pada prinsipnya disesuaikan dengan struktur jabatan, pangkat atau golongan, serta masa pengabdian masing-masing individu. Pemerintah dalam menetapkan nominal tentu mempertimbangkan kemampuan keuangan negara agar kebijakan tersebut tetap sejalan dengan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Artinya, meskipun hak aparatur dijamin, aspek kehati-hatian fiskal tetap menjadi faktor utama dalam menentukan besaran akhir yang akan diterima.

Sementara itu, untuk kalangan pekerja di sektor swasta, ketentuan mengenai THR diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016. Regulasi tersebut menegaskan bahwa perusahaan wajib menyalurkan THR paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan yang dianut pekerja. Apabila Idulfitri 2026 diproyeksikan berlangsung pada rentang tanggal 20 hingga 22 Maret 2026, maka batas akhir pembayaran bagi karyawan swasta diperkirakan berada di sekitar 13 sampai 15 Maret 2026. Tenggat waktu ini bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap perusahaan.

Ketentuan penting lainnya menyatakan bahwa pembayaran THR bagi pekerja swasta wajib dilakukan secara penuh dalam satu kali transfer. Perusahaan tidak diperkenankan membayarkan secara bertahap, mencicil, ataupun menunda pencairan dengan alasan apa pun. Larangan tersebut bertujuan memberikan kepastian hak kepada pekerja agar mereka dapat memenuhi kebutuhan menjelang hari raya tanpa kendala administratif dari pihak pemberi kerja.

Adapun bagi PNS, PPPK, prajurit TNI, serta anggota Polri, praktik yang selama ini berjalan menunjukkan bahwa pencairan THR umumnya dilakukan sekitar 10 hingga 15 hari kerja sebelum Hari Raya Idulfitri. Berdasarkan pola tersebut, apabila Lebaran 2026 jatuh pada 20–22 Maret, maka estimasi waktu pencairan THR ASN berada di kisaran 6 hingga 11 Maret 2026. Meski demikian, proses penyaluran baru dapat dilaksanakan setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden sebagai landasan hukum resmi. Dengan anggaran yang telah disiapkan mencapai sekitar Rp55 triliun, harapannya pembayaran THR ASN 2026 dapat terlaksana tepat waktu sesuai jadwal yang akan diumumkan kemudian.

Apabila merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025, besaran THR ditentukan berdasarkan klasifikasi jabatan, tingkat tanggung jawab, serta lamanya masa pengabdian. Variasi nominalnya cukup lebar, dimulai dari kisaran sekitar Rp4 juta untuk level tertentu hingga melampaui Rp31 juta bagi pejabat dengan posisi tertinggi. Perbedaan angka tersebut mencerminkan struktur hierarki birokrasi yang memengaruhi komponen penghasilan, termasuk gaji pokok dan berbagai tunjangan melekat.

Untuk kategori pimpinan lembaga nonstruktural, nilai maksimal yang dapat diterima oleh ketua atau kepala lembaga tercatat berada di angka sekitar Rp31,47 juta. Posisi wakil ketua memperoleh jumlah sedikit di bawahnya, yakni kurang lebih Rp29,66 juta. Sementara itu, sekretaris maupun anggota lembaga memperoleh batas atas sekitar Rp28,10 juta. Rentang tersebut menunjukkan adanya pembedaan nominal yang disesuaikan dengan bobot kewenangan dan tanggung jawab jabatan masing-masing.

Pada kelompok pejabat struktural dalam lingkup birokrasi pemerintahan, pembagian nominal juga ditentukan berdasarkan jenjang eselon. Pejabat eselon I atau pimpinan tinggi utama memperoleh nilai maksimal sekitar Rp24,88 juta. Eselon II berada pada kisaran kurang lebih Rp19,51 juta. Eselon III menerima sekitar Rp13,84 juta, sedangkan eselon IV berkisar di angka Rp10,61 juta. Struktur bertingkat ini memperlihatkan korelasi antara level jabatan administratif dengan besaran tunjangan yang diberikan menjelang hari raya.

Di luar kategori ASN tetap, pegawai non-ASN yang bekerja pada instansi pemerintah pun memperoleh THR dengan mekanisme perhitungan tersendiri. Besarannya ditentukan oleh latar belakang pendidikan serta durasi masa kerja. Untuk pegawai dengan tingkat pendidikan SD atau SMP dan masa kerja hingga sepuluh tahun, nominal yang diterima berada pada kisaran sekitar Rp4,28 juta. Sebaliknya, bagi individu berpendidikan S2 atau S3 yang telah mengabdi lebih dari dua dekade, jumlah yang diterima dapat mencapai kurang lebih Rp9,05 juta. Variasi ini menegaskan bahwa faktor kompetensi akademik serta pengalaman kerja turut memengaruhi nilai akhir tunjangan yang diberikan.

THR atau Tunjangan Hari Raya merupakan bentuk pendapatan tambahan di luar komponen upah pokok yang secara normatif diwajibkan untuk diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja menjelang perayaan hari besar keagamaan sesuai keyakinan masing-masing. Kewajiban tersebut bukan sekadar kebiasaan tahunan, melainkan telah memiliki dasar hukum yang tegas dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Regulasi tersebut menjelaskan secara rinci mengenai definisi, mekanisme pembayaran, batas waktu penyaluran, hingga ketentuan sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh perusahaan.

Namun, tidak seluruh pekerja secara otomatis berhak menerima THR tanpa memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Terdapat pengelompokan penerima yang secara spesifik disebutkan dalam regulasi agar pelaksanaan pemberian tunjangan ini berjalan sesuai ketentuan hukum.

• Berikut kategori penerima THR berdasarkan regulasi yang berlaku:
• Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap
• Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau karyawan kontrak
• Pekerja harian lepas
• PNS, CPNS, PPPK, TNI, dan Polri
• Pensiunan dan penerima tunjangan dari APBN/APBD

Syarat utamanya adalah pekerja harus memiliki masa kerja minimal 1 bulan secara terus-menerus pada perusahaan atau instansi yang bersangkutan agar hak atas THR dapat timbul secara sah menurut hukum. Ketentuan masa kerja ini menjadi batas minimum yang bersifat mengikat dan tidak dapat diabaikan. Selain itu, hak atas THR tidak dapat ditiadakan, dikurangi, ataupun dihapus melalui klausul dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, maupun perjanjian kerja bersama, sebab ketentuan mengenai THR merupakan norma hukum yang sifatnya wajib dan harus dipatuhi oleh setiap pemberi kerja tanpa pengecualian.

Perhitungan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawan swasta pada dasarnya berpedoman pada dua unsur utama, yaitu lamanya masa kerja dan struktur komponen upah yang diterima pekerja setiap bulan. Meskipun terlihat teknis, mekanisme penghitungannya sebenarnya tidak rumit dan dapat dilakukan secara mandiri selama pekerja memahami dasar perhitungan yang digunakan perusahaan. Komponen upah yang dijadikan acuan dalam penghitungan THR meliputi upah pokok yang ditambahkan dengan tunjangan tetap yang dibayarkan secara rutin setiap bulan. Apabila perusahaan menerapkan sistem upah tunggal tanpa pemisahan komponen, maka yang dijadikan dasar adalah jumlah upah bersih atau upah keseluruhan yang diterima pekerja setiap bulan.

Rumus THR untuk Masa Kerja 12 Bulan atau Lebih

Pekerja yang telah menjalani hubungan kerja selama dua belas bulan atau lebih secara terus-menerus tanpa terputus memiliki hak untuk memperoleh THR sebesar satu kali upah bulanan secara penuh. Ketentuan ini menegaskan bahwa pekerja dengan masa kerja minimal satu tahun dianggap telah memenuhi syarat untuk menerima hak normatif secara utuh sesuai peraturan yang berlaku.

Rumus:THR = 1 × (Gaji Pokok + Tunjangan Tetap)

Contoh: Apabila seorang karyawan menerima gaji pokok sebesar Rp 5.000.000 dan memperoleh tunjangan tetap setiap bulan sebesar Rp 1.000.000, maka total komponen upah yang menjadi dasar perhitungan adalah Rp 6.000.000. Dengan demikian, THR yang berhak diterima pekerja tersebut adalah sebesar Rp 6.000.000, yang mencerminkan satu kali upah bulanan penuh sesuai ketentuan.

Rumus THR untuk Masa Kerja Kurang dari 12 Bulan (Prorata)

Bagi pekerja yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya satu bulan secara terus-menerus tetapi belum mencapai dua belas bulan, penghitungan THR dilakukan secara proporsional atau prorata. Artinya, besaran yang diterima akan disesuaikan dengan lamanya masa kerja dibandingkan dengan periode satu tahun penuh.

Rumus:THR = (Masa Kerja ÷ 12) × 1 Bulan Upah

Contoh: Jika seorang karyawan baru bekerja selama delapan bulan dan menerima upah sebesar Rp 6.000.000 per bulan, maka perhitungannya dilakukan dengan membagi delapan bulan masa kerja dengan dua belas bulan sebagai standar satu tahun penuh, lalu dikalikan dengan upah satu bulan. Hasilnya adalah (8 ÷ 12) × Rp 6.000.000 = Rp 4.000.000. Jumlah tersebut menjadi nilai THR yang berhak diterima secara proporsional.

Rumus THR untuk Pekerja Harian Lepas

Perhitungan THR bagi pekerja harian lepas memiliki mekanisme yang sedikit berbeda dibandingkan pekerja dengan sistem pengupahan bulanan tetap. Hal ini disebabkan pola pendapatan pekerja harian yang umumnya bergantung pada jumlah hari kerja dan tingkat kehadiran.

Masa kerja ≥ 12 bulan: dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama dua belas bulan terakhir sebelum hari raya.

Masa kerja < 12 bulan: dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diperoleh selama seluruh masa kerja sejak mulai bekerja hingga menjelang hari raya.

Dengan pendekatan rata-rata tersebut, nilai THR bagi pekerja harian lepas tetap mencerminkan penghasilan riil yang diterima selama periode kerja, sehingga tetap memenuhi prinsip keadilan dan proporsionalitas sesuai ketentuan peraturan ketenagakerjaan.

Kapan perkiraan THR ASN 2026 akan dicairkan?

THR ASN 2026 diperkirakan akan mulai dicairkan pada pekan pertama Ramadan 2026, dengan prediksi antara 11-15 Maret 2026 atau bahkan lebih awal antara 19-26 Februari 2026, menunggu pengumuman resmi dan penerbitan Peraturan Pemerintah.

Siapa saja yang berhak menerima THR ASN 2026?

Penerima THR ASN 2026 meliputi PNS, CPNS, PPPK, anggota TNI, Polri, pejabat negara, pensiunan, penerima pensiun atau ahli waris, serta penerima tunjangan seperti veteran dan perintis kemerdekaan.

Apa saja komponen yang termasuk dalam THR ASN 2026?

Komponen THR ASN 2026 yang dibayarkan 100% umumnya terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Pangan, Tunjangan Jabatan/Umum, dan Tunjangan Kinerja sebesar 100%. Untuk CPNS, gaji pokok diberikan 80%.

Berapa alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah untuk THR ASN 2026?

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 55 triliun untuk pembayaran THR ASN, TNI, dan Polri pada tahun 2026, meningkat 10,22% dari tahun sebelumnya.