Berita Kebijakan Pemerintah Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini

Topik Terkait

Pemerintah Indonesia secara aktif merumuskan dan mengimplementasikan serangkaian kebijakan strategis yang mencakup berbagai sektor penting. Kebijakan-kebijakan ini dirancang untuk mengatasi tantangan domestik dan global, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat tata kelola pemerintahan. Fokus utama meliputi stabilitas ekonomi makro, penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur esensial, peningkatan kualitas layanan sosial, dan reformasi administrasi publik.

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mencapai target pembangunan nasional, seperti pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas hidup warga negara. Implementasi kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan fondasi yang kuat bagi kemajuan Indonesia di masa depan.

Kebijakan Ketenagakerjaan dan SDM

Pemerintah menargetkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi 10 juta pekerja rentan pada tahun 2026 dan memperkuat program Magang Nasional untuk meningkatkan kesiapan kerja generasi muda.

Kebijakan Ketenagakerjaan dan Pengembangan SDM

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan perlindungan pekerja dan menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan dunia kerja. Berbagai program dan target telah ditetapkan untuk mencapai tujuan ini.

Program dan Target Utama

Perlindungan Pekerja Rentan: Pemerintah bersama BPJS Ketenagakerjaan menargetkan 10 juta pekerja rentan terlindungi asuransi pada tahun 2026. Hingga 8 Mei 2026, sebanyak 6,7 juta pekerja rentan telah terlindungi, menyisakan 3,3 juta yang masih dikejar.
Program Magang Nasional: Program ini diperkuat untuk menyiapkan generasi muda agar lebih siap memasuki dunia kerja. Peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja langsung, tetapi juga sertifikasi keahlian. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan pentingnya program ini mengingat kompleksitas tantangan dunia kerja yang membutuhkan kemampuan adaptasi dan pemahaman budaya kerja.

Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan meningkatkan kompetensi angkatan kerja nasional agar lebih berdaya saing di pasar global.

Artikel TerkaitSelengkapnya

Menko Bidang Pembangunan Masyarakat, Muhaimin Iskandar saat acara Anugerah Paritrana Award 2026, di Plaza BPJamsostek, Jakarta, Jumat (8/5/2026). (Foto: Liputan6.com/Arief RH)

Pemerintah Kejar Target 10 Juta Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis (9/4/2026). (Dok Kemnaker)

Magang Nasional Diperkuat, Peserta Dapat Sertifikasi

Administrasi dan Proses Kebijakan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan perpanjangan pajak kendaraan tanpa KTP pemilik asli secara sementara, dan Kementerian Keuangan menghapus pajak merger BUMN untuk efisiensi konsolidasi.

Kebijakan Administrasi dan Proses Kebijakan

Pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi administrasi dan proses kebijakan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan layanan bagi masyarakat serta dunia usaha.

Reformasi dan Kemudahan Layanan

Perpanjangan Pajak Kendaraan Tanpa KTP Asli: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyiapkan kebijakan yang memungkinkan masyarakat memperpanjang pajak kendaraan bermotor tahunan tanpa membawa KTP pemilik asli. Kebijakan ini bersifat sementara untuk membantu wajib pajak yang menghadapi kendala administrasi kepemilikan kendaraan, sekaligus mendorong tertib administrasi.
Penghapusan Pajak Merger BUMN: Rencana pemerintah untuk menghapus pajak merger BUMN dinilai sebagai bentuk dukungan terhadap program strategis Presiden untuk memperkuat efisiensi perusahaan pelat merah melalui konsolidasi. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat proses merger dan akuisisi BUMN agar lebih sehat dan berdaya saing.
Transformasi Budaya Kerja Nasional: Pemerintah meluncurkan Delapan Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional sebagai respons terhadap dinamika global, mencakup penerapan pola kerja fleksibel bagi ASN, percepatan digitalisasi sistem kerja, pengurangan mobilitas tidak produktif, optimalisasi transportasi publik, dan penghematan energi.

Langkah-langkah ini menunjukkan upaya pemerintah dalam beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika ekonomi, serta menciptakan lingkungan administrasi yang lebih responsif dan efisien.

Artikel TerkaitSelengkapnya

Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). (Foto: Liputan6.com/Arief RH)

Ini Efek Penghapusan Pajak Merger BUMN ke Perusahaan Plat Merah

Ganjil genap Jakarta kembali berlaku di awal pekan hari ini, Senin (23/9/2024). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Tanpa KTP Pemilik Asli, Wajib Pajak Tetap Bisa Perpanjang Pajak Kendaraan Tahunan

Petugas saat melayani perpanjangan pajak kendaraan bermotor di Pelayanan Gerai Samsat, Thamrin City, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6). ©2015 merdeka.com/imam buhori

Masyarakat Bisa Perpanjang Pajak Kendaraan Tanpa KTP Pemilik Asli

Kebijakan Ekonomi dan Fiskal

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,8%-6,5% pada tahun 2027 melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027.

Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal 2027

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026. Pidato ini menguraikan arah kebijakan fiskal yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

Target dan Strategi Ekonomi

Target Pertumbuhan Ekonomi 2027: Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8% hingga 6,5%. Target ini merupakan bagian dari upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029.
Target Inflasi: Inflasi dijaga pada level 1,5% hingga 3,5%.
Pendapatan Negara: Diperkirakan berada di kisaran 11,82% hingga 12,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Belanja Negara: Dipatok 13,62% hingga 14,8% terhadap PDB.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kerangka ekonomi makro ini disusun untuk mendorong perekonomian agar tumbuh lebih cepat dan lebih tinggi, dengan kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara nyata.

Artikel TerkaitSelengkapnya

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga dijadwalkan menghadiri serta mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026. (Ajeng Dinar Ulfiana/POOL/AFP)

Prabowo Pidato di DPR Hari Ini, Sampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal

Presiden Prabowo Subianto dalam pidato perdana pada Rapat Paripurna DPR ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (20/5/2026). (Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden)

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,8%-6,5% di 2027

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Rabu (20/5/2026). (Foto: Liputan6.com/Immanuel Christian)

Airlangga Ungkap Strategi Raih Pertumbuhan Ekonomi 6,5%

Kebijakan Sektor Publik & Infrastruktur

Pemerintah Indonesia memprioritaskan pembangunan infrastruktur melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) dan skema pendanaan baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik.

Kebijakan Sektor Publik dan Infrastruktur

Pemerintah Indonesia secara konsisten menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pelayanan publik. Berbagai proyek strategis dan skema pendanaan baru telah diluncurkan.

Proyek Strategis dan Pendanaan

Proyek Strategis Nasional (PSN): Pemerintah telah menetapkan 219 PSN untuk tahun 2026, mencakup sektor transportasi, energi, dan bendungan. Lima proyek strategis pada kluster infrastruktur ditetapkan sebagai bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) pada 7 Mei 2026, termasuk pembangunan Giant Sea Wall, perbaikan pasca-bencana di Sumatra, Gerakan ASRI, Program 3 Juta Rumah, dan perluasan jaringan kereta api nasional.
Anggaran Infrastruktur: Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran sebesar Rp118,5 triliun untuk tahun 2026 guna menjalankan program prioritas. Pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2027 diarahkan untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan air, serta mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada tahun 2029.
Skema Pendanaan Baru (LVC/P3NK): Untuk mengatasi keterbatasan fiskal daerah, pemerintah memperkenalkan skema Land Value Capture (LVC) atau Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 3 Tahun 2026. Skema ini memungkinkan pemerintah daerah memanfaatkan peningkatan nilai ekonomi lahan di sekitar proyek infrastruktur sebagai sumber pendanaan baru.
Transformasi Tata Kelola Publik: Kementerian PANRB menyusun grand design transformasi sektor publik untuk dua dekade mendatang, fokus pada digitalisasi pemerintahan, penguatan ASN, birokrasi etis, institusi lincah, dan peningkatan kualitas kebijakan serta layanan publik yang inklusif.

Pembangunan infrastruktur seperti Giant Sea Wall, yang konsepnya ditargetkan rampung pada 2027, melibatkan lima provinsi, 20 kabupaten, dan lima kota di Pantura Jawa, menunjukkan skala besar proyek yang sedang berjalan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan infrastruktur dasar menopang aktivitas ekonomi dan pelayanan publik secara luas, serta berkontribusi langsung terhadap kinerja ekonomi nasional.

Kebijakan Sosial, Kesehatan, Pendidikan

Pemerintah DKI Jakarta mengapresiasi kebijakan sekolah swasta gratis, sementara program pendidikan kesetaraan dan transformasi Posyandu menjadi pusat layanan terpadu terus digalakkan di berbagai daerah.

Kebijakan Sosial, Kesehatan, dan Pendidikan

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai kebijakan di sektor sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Inisiatif Utama

Pendidikan Gratis di Jakarta: Anggota DPD Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi kebijakan sekolah swasta gratis di Provinsi DKI Jakarta sebagai terobosan progresif untuk memperluas akses pendidikan masyarakat. Kebijakan ini menempatkan sekolah swasta sebagai mitra strategis dalam pelayanan pendidikan.
Pendidikan Kesetaraan: Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C yang dijalankan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, berhasil membantu 869 warga memperoleh ijazah dan 212 lulusan mendapatkan pekerjaan sejak 2019. Program ini mengatasi tingginya angka putus sekolah di wilayah tersebut.
Transformasi Posyandu: Ketua Umum Tim Pembina Posyandu, Tri Tito Karnavian, menekankan pentingnya transformasi Posyandu berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk mendekatkan layanan dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat hingga tingkat desa. Posyandu diharapkan menjadi pusat pelayanan terpadu yang menghadirkan layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan, trantibumlinmas, dan sosial.

Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan berkualitas dan layanan dasar kesehatan serta sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Artikel TerkaitSelengkapnya

Ratusan peserta mengikuti Ujian Nasional (UN) Paket A atau setara Sekolah Dasar (SD) yang diselenggarakan Suku Dinas Pendidikan Wilayah (Liputan6.com/Nafiysul Qodar)

Program Pendidikan Kesetaraan Atasi Tingginya Angka Putus Sekolah di Kutai Kartanegara Kaltim

Tri Tito Karnavian saat menghadiri Peringatan Hari Posyandu Nasional 2026 di Gampong Geudeumbak, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Rabu (29/4/2026).

Tri Tito Karnavian Minta Posyandu Harus Jadi ‘Mal Pelayanan’ di Tingkat Desa

Sekolah SMP Yaspia, Rawa Terate, Jakarta Timur. Salah satu sekolah yang masuk dalam program sekolah swasta gratis. (Foto: Akun Instragram @smp.yaspia).

Sekolah Swasta Gratis Dinilai Jadi Terobosan Progresif Pendidikan Jakarta

Kebijakan Ketenagakerjaan dan SDM

Pemerintah menargetkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi 10 juta pekerja rentan pada tahun 2026 dan memperkuat program Magang Nasional untuk meningkatkan kesiapan kerja generasi muda.