Iuran BPJS Kesehatan Akan Naik, Menkes Budi: Hanya Pengaruhi Kelas Menengah ke Atas

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin angkat bicara soal rencana iuran BPJS Kesehatan naik. Ia mengatakan bahwa kenaikan iuran hanya berdampak pada kelas menengah dan atas.

"Kenaikan premi BPJS tidak ada pengaruhnya sama sekali ke rakyat miskin, karena rakyat miskin dibayari oleh pemerintah. Kenaikan premi ini hanya berpengaruh ke menengah ke atas," kata Budi ditemui awak media pada Rabu, 25 Februari 2026 di Kantor Kemenkes Jakarta.

Budi mengatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak akan berpengaruh bagi masyarakat yang termasuk Desil 1-5 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Mereka yang termasuk dalam desil 1-5 ditanggung pemerintah dalam skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).

Budi menyebut konsep asuransi sosial seperti yang dijalankan BPJS Kesehatan adalah orang yang kaya mensubsidi yang miskin. Sama seperti pajak, dimana orang kaya membayar pajak lebih banyak tetapi akses jalan raya yang didapatkan sama seperti orang miskin.

"Yang memang bayarnya kan Rp42.000 sebulan. Menengah ke atas kaya wartawan Rp42.000 sebulan harusnya bisa deh. Yah, yang laki-laki beli rokok kan lebih dari itu," kata Budi.

Di kesempatan sebelumnya, Budi mengatakan iuran jaminan kesehatan harus segera dinaikkan karena BPJS Kesehatan mengalami defisit. Pada 2025, defisit BPJS Kesehatan mencapai lebih dari Rp 20 triliun.

“Artinya apa? Iuran memang harus naik. Enggak mungkin iuran BPJS tidak disesuaikan setiap lima tahun,” kata Budi dalam konferensi pers Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Jakarta pada Senin, 23 Februari 2026.

Budi menuturkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan salah satunya karena setiap tahun biaya kesehatan mengalami kenaikan akibat inflasi. Tanpa penyesuaian iuran, inflasi akan semakin membebani sistem kesehatan nasional.

Menurut data yang dipaparkan Budi, tiga tahun lalu biaya jaminan kesehatan nasional mencapai Rp 158 triliun, meningkat menjadi Rp 175 triliun pada 2024, dan Rp 190 triliun pada 2025.