13.675 Petugas Pemilu 2024 Sakit, Terbanyak Keluhan pada Kerongkongan dan Lambung

Masih berdasarkan data yang sama, sebanyak 94 petugas Pemilu 2024 dilaporkan meninggal dunia. Berdasarkan data tersebut, penyakit jantung menjadi penyebab kematian paling banyak pada petugas Pemilu 2024, yakni sebanyak 24 kasus.

Lalu, disusul dengan kecelakaan (9), hipertensi (9), dan gangguan pernapasan akut (7).

Selain itu, penyakit serebrovaskular (6), syok septik (5), diabetes melitus (4), kematian jantung mendadak (2), kegagalan multiorgan (2). Yang lainnya yaitu sesak nafas, TB paru, penyakit ginjal kronis, dehidrasi, dan asma, masing-masing sebanyak satu kejadian.

Penyebab kematian 21 orang lainnya masih dalam proses konfirmasi.

Petugas Pemilu 2024 yang meninggal tersebar di berbagai provinsi. Jawa Barat (24), Jawa Timur (19), dan Jawa Tengah (15) menjadi provinsi yang paling banyak mencatat kasus kematian petugas Pemilu 2024.

Melihat masih ada petugas Pemilu 2024 meninggal dan belasan ribu yang sakit, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin tengah mengkaji soal penyempurnaan skrining.

“Saya sedang mengkaji kita mau menyempurnakan skrining ini, saya mau ngomong sama Pak Mendagri (Tito Karnavian), Pak Kepala KPU kalau bisa sekarang aja ditandatanganinya aturan barunya. Kalau bisa skriningnya sebelum daftar," kata Budi, Senin, 19 Februari 2024 di Kantor Kemenkes. 

Dengan kata lain, Budi ingin ke depannya skrining dilakukan sebelum para petugas mendaftar jadi penyelenggara Pemilu.

“Petugas Pemilu ini ada yang kerja lebih dari 12 jam, ini kan kayak tentara kopasus, kerja ini kerja khusus dan berat. Kami sebenarnya ingin mengusulkan ingin duduk dengan Pak Tito dan Pak KPU mungkin kalau bisa menjadi syarat (daftar).”

“Skrining kesehatan itu jadi syarat untuk bisa jadi petugas. Itu langkah pertama yang kami ingin lakukan agar mereka pas benar-benar jadi petugas kondisinya sehat. Sehingga kalau bisa kita mengenolkan (korban jiwa)."

Hal kedua yang ingin dilakukan Budi adalah mengupayakan pengecekan kesehatan berkala paling tidak setiap enam jam, khusus bagi tempat pemungutan suara (TPS) yang berisiko.

“Yang kedua, itu kan mereka kerja overtime, nah kami lagi ngitung nih bisa enggak kita lakukan uji kesehatan kelilingnya itu setiap 6 jam. Nah itu kita lagi berpikir, TPS kan ada 823 ribu, kalau faskes yang dimiliki Kemenkes kan ada 10 ribu di level kecamatan. Bisa nggak satu Puskesmas di kecamatan meng-cover TPS di kecamatan itu untuk yang risiko tinggi aja dulu, enggak usah semuanya.”