Pemimpin Iran: Tanda Tangan Trump Tak Lagi Bernilai

Liputan6.com, Jakarta - Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei pada Sabtu (18/7/2026) mengatakan bahwa pelanggaran Amerika Serikat (AS) terhadap nota kesepahaman (MoU) perdamaian yang baru-baru ini ditandatangani dengan Iran kembali membuktikan bahwa tanda tangan Presiden AS Donald Trump tidak bernilai dan tidak sah.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah pesan kepada rakyat Iran yang disiarkan oleh media Iran, yang di dalamnya dia membahas berbagai isu penting negara itu.

Khamenei mengatakan bahwa pelanggaran berulang yang dilakukan AS terhadap MoU tersebut, yang ditandatangani Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Trump pada 18 Juni, sekali lagi membuktikan kepada semua orang fakta tentang betapa tidak bernilai dan tidak sahnya tanda tangan presiden AS.

"AS sekali lagi memperlihatkan wajah aslinya yang tanpa kedok," katanya, dikutip dari Antara, Minggu (19/7/2026).

Dia seraya menyebut bahwa pengalaman kelam kejahatan dan pengingkaran janji ini menjadi bukti kuat lainnya mengenai kebohongan AS dan sifatnya yang tidak masuk akal, tidak dapat dipercaya, dan jahat.

Khamenei memperingatkan bahwa jika AS terus melakukan apa yang dia sebut sebagai tindakan mengobarkan perang dan berupaya memberikan konsekuensi yang lebih berat, maka mereka harus bersiap menghadapi "pelajaran yang tidak terlupakan" dari Iran dan front perlawanan.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan meskipun terdapat MoU, yang berdasarkan kesepakatan itu, AS dan Iran diharapkan untuk menggelar perundingan dalam waktu 60 hari guna mencapai kesepakatan final.

AS melancarkan beberapa gelombang serangan terhadap Iran dalam beberapa hari terakhir, sementara Iran merespons dengan melancarkan serangan balasan terhadap pangkalan dan fasilitas AS di kawasan tersebut.

Sebelumnya pada Sabtu, Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional Kazem Gharibabadi mengatakan bahwa Iran telah berhenti memenuhi kewajibannya berdasarkan MoU dengan AS, seraya menuding Washington melanggar komitmennya dalam kesepakatan tersebut.