Italia Tangguhkan Perjanjian Pertahanan dengan Israel

Liputan6.com, Roma - Perdana Menteri (PM) Italia Giorgia Meloni mengatakan bahwa negaranya tidak akan memperbarui perjanjian kerja sama pertahanan dengan Israel.

Mengutip laporan BBC, PM Meloni menyatakan pemerintahnya telah memutuskan untuk menangguhkan perpanjangan perjanjian tersebut—yang biasanya diperbarui setiap lima tahun—"mengingat situasi saat ini". Ia tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Hubungan antara Roma dan Tel Aviv, yang secara historis kuat, belakangan ini mengalami penurunan.

Pekan lalu, Italia memanggil duta besar Israel di Roma setelah pasukan Israel melepaskan tembakan peringatan ke arah konvoi pasukan penjaga perdamaian PBB asal Italia di Lebanon. Insiden itu merusak satu kendaraan, namun tidak menimbulkan korban luka.

Pada Senin (13/4), Israel kemudian memanggil duta besar Italia untuk memprotes pernyataan Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani yang mengecam serangan yang tidak dapat diterima terhadap warga sipil di Lebanon.

Pejabat Kementerian Pertahanan Italia mengatakan kepada BBC bahwa mereka masih mengkaji bagaimana posisi pemerintah ini akan diterjemahkan ke dalam konsekuensi hukum dan praktis terhadap kerangka kerja sama Italia dengan Israel.

Menurut data dari Stockholm International Peace Research Institute, Italia merupakan eksportir senjata terbesar ketiga ke Israel. Namun, kontribusinya hanya sekitar 1,3 persen dari total impor senjata Israel dalam periode 2021 hingga 2025. Amerika Serikat (AS) dan Jerman tetap menjadi pemasok utama.

Sejumlah negara Eropa telah menghentikan atau membatasi ekspor senjata ke Israel selama operasi militernya di Gaza, yang dipicu oleh serangan yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.

Lebih dari 72.330 orang tewas akibat aksi militer Israel di Gaza—termasuk 757 orang sejak gencatan senjata dimulai pada 10 Oktober 2025.

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak warga Italia meminta pemerintah mereka untuk menghentikan atau membatasi ekspor senjata ke Israel. Ratusan ribu orang turun ke jalan atau melakukan mogok sebagai bentuk protes.

Namun, pemerintahan koalisi sayap kanan Meloni tetap menjadi salah satu sekutu terdekat Israel di Eropa dan menolak bergabung dengan semakin banyak negara yang mengakui Negara Palestina.

Pada akhir Maret, kubu Giorgia Meloni mengalami kekalahan dalam referendum mengenai reformasi konstitusi di bidang peradilan. Banyak pihak menilai hasil tersebut sebagai penilaian terhadap popularitas pemerintah—termasuk dalam hal hubungan dengan Israel dan AS.

Dengan sekitar 18 bulan menjelang pemilu berikutnya, Meloni mulai menyesuaikan retorikanya untuk menjauh dari asosiasi tersebut, yang semakin tidak populer di kalangan pemilih Italia.

Sejak hasil referendum itu, ia menyebut perang Iran sebagai bagian dari tren intervensi yang semakin berbahaya dan berada di luar lingkup hukum internasional.

Pada Senin, ia juga melontarkan kritik langka terhadap Presiden AS Donald Trump, dengan menyebut pernyataannya yang merendahkan Paus Leo XIV tidak dapat diterima. Ia turut menyatakan solidaritasnya kepada bapa suci.

Pernyataan itu memicu tanggapan cepat dari Trump, yang mengatakan kepada surat kabar Corriere della Sera bahwa ia "terkejut" oleh pernyataan Meloni.

"Saya kira dia punya keberanian, tetapi saya salah," katanya, seraya menambahkan bahwa Meloni "tidak peduli apakah Iran memiliki senjata nuklir dan akan menghancurkan Italia dalam dua menit jika memiliki kesempatan."

Pada satu waktu, kedekatan Meloni dengan Trump dianggap memberinya posisi istimewa sebagai penghubung potensial di antara negara-negara Uni Eropa dan dipromosikan oleh para pendukungnya sebagai keunggulan.

Namun kini, dengan Trump yang semakin tidak populer, hubungan tersebut justru berisiko merugikan. Pada Januari, sebuah survei menunjukkan bahwa 63 persen pemilih Italia memiliki pandangan negatif terhadap AS.

Setelah komentar Trump, sekutu Meloni segera memberikan pembelaan. Menteri Luar Negeri Antonio Tajani menegaskan bahwa aliansi Italia dengan AS dibangun atas dasar loyalitas, rasa hormat, dan kejujuran.

"Dan mengenai Paus Leo XIV, ia mengatakan apa yang dipikirkan oleh kita semua orang Italia. Perdana menteri dan pemerintah hanya membela kepentingan Italia," kata Tajani.

Menteri Pertahanan Guido Crosetto mengatakan bahwa menjadi sekutu tidak berarti menerima segala sesuatu tanpa bersuara.

"Menjadi sekutu berarti memiliki keberanian untuk secara jelas menyatakan apa yang kita yakini benar," ujarnya.