Desakan Pemakzulan Trump Menguat di Tengah Konflik Iran

Liputan6.com, Washington D.C - Gelombang desakan pemakzulan terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump semakin menguat di kalangan Partai Demokrat, menyusul pernyataan kontroversialnya terkait Iran yang menyebut “seluruh peradaban akan mati malam ini.”

Sejumlah senator dan anggota DPR dari Partai Demokrat secara terbuka menyerukan Kongres untuk segera kembali bersidang guna memulai proses pemakzulan. Senator Ed Markey menjadi salah satu yang paling vokal, dengan menilai rencana kebijakan Trump sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

“Kongres harus kembali bersidang dan memakzulkan Donald Trump. Apa yang direncanakan Donald Trump dan Pete Hegseth adalah kejahatan perang. Selesai,” ujar Markey dalam wawancara dengan CNN.

Senada, Senator Andy Kim menilai Trump telah kehilangan legitimasi sebagai panglima tertinggi. Ia menegaskan kepercayaan publik terhadap presiden telah runtuh di tengah eskalasi konflik dengan Iran, dikutip dari Newsweek, Jumat (10/4/2026).

Tekanan politik terhadap Trump juga datang dari anggota DPR lintas negara bagian. Lebih dari 60 legislator Demokrat dilaporkan telah menyuarakan dukungan terhadap pemakzulan, termasuk tokoh-tokoh progresif seperti Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib, hingga mantan Ketua DPR Nancy Pelosi.

Dalam pernyataan terpisah, anggota DPR Sara Jacobs bahkan mendesak pimpinan militer untuk menolak perintah yang dinilai ilegal. Ia menuding pernyataan Trump sebagai ancaman serius, termasuk potensi genosida.

Sementara itu, Julie Johnson menggambarkan kebijakan Trump sebagai tindakan sembrono yang telah menelan korban jiwa warga Amerika. Ia juga mendorong penggunaan Amandemen ke-25 untuk mencopot presiden dari jabatannya.

Kritik serupa datang dari Senator Chris Murphy yang menilai Trump telah kehilangan kendali atas realitas dan menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik yang tidak dapat dimenangkan. Ia memperingatkan risiko besar terhadap stabilitas ekonomi dan politik domestik.

Anggota DPR Joaquin Castro turut mendesak kabinet untuk segera bertindak melalui mekanisme konstitusional, dengan menyebut kondisi presiden semakin memburuk.

Secara politik, konflik dengan Iran mulai berdampak pada tingkat popularitas Trump. Survei terbaru menunjukkan tingkat persetujuannya turun menjadi 39 persen pada awal April, dari sebelumnya 42 persen pada akhir Februari sebelum konflik pecah. Mayoritas responden juga dilaporkan mendukung pemakzulan.

Namun demikian, peluang pemakzulan masih menghadapi hambatan besar di Kongres. DPR memang hanya membutuhkan mayoritas sederhana untuk meloloskan pasal pemakzulan, tetapi Partai Demokrat saat ini tidak menguasai mayoritas. Di Senat, vonis pemecatan membutuhkan dukungan dua pertiga anggota—angka yang dinilai sulit dicapai mengingat dominasi Partai Republik.

Pengalaman pada masa jabatan pertama Trump menjadi preseden penting. Ia dua kali dimakzulkan oleh DPR, namun keduanya gagal berujung pemecatan setelah Senat menolak memberikan suara mayoritas yang diperlukan, termasuk dalam kasus terkait kerusuhan Serangan Capitol 6 Januari 2021.

Di tengah polarisasi politik yang tajam, analis menilai dinamika ini mencerminkan keterbelahan yang semakin dalam di Washington. Peneliti jajak pendapat David Mermin menyebut situasi saat ini sebagai bagian dari tren polarisasi yang telah berlangsung lama dalam politik Amerika.

Meski peluang pemakzulan dinilai kecil dalam waktu dekat, tekanan politik terhadap Trump diperkirakan akan terus meningkat. Partai Demokrat kini mengincar pemilu 2026 sebagai momentum untuk merebut kembali kendali DPR, yang berpotensi membuka jalan baru bagi upaya pemakzulan di masa mendatang.