Laporan soal Keamanan Pesawat Kepresidenan AS Berujung Pemanggilan 4 Jurnalis

Liputan6.com, Washington, DC - Kementerian Kehakiman Amerika Serikat (AS) melayangkan surat panggilan kepada empat jurnalis The New York Times untuk memberikan kesaksian di hadapan dewan juri federal di Manhattan pekan depan. Pemanggilan itu merupakan bagian dari penyelidikan kebocoran informasi rahasia mengenai keamanan Air Force One baru yang dihadiahkan Qatar.

Langkah tersebut menuai kecaman dari kalangan pers dan kelompok pembela kebebasan media. Mereka menilai upaya memaksa jurnalis memberikan kesaksian dapat mengancam kerahasiaan sumber berita. Pemanggilan itu juga dinilai menandai peningkatan tajam dalam serangkaian upaya Presiden Donald Trump menekan media.

Pesawat tersebut merupakan pemberian Qatar, sekutu AS. Pemerintahan Trump telah menghabiskan US$ 400 juta untuk memodifikasi pesawat itu, termasuk memasang dan memperbarui berbagai sistem keamanan serta perlengkapan pendukung, sebelum mulai dioperasikan pekan lalu.

Namun, Trump menggunakan Air Force One model lama saat meninggalkan pertemuan puncak NATO di Turki. Ia kemudian menyinggung ancaman yang dilontarkan Iran terhadap dirinya.

Menurut The Times, surat panggilan itu ditujukan kepada Julian E. Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager, dan Eric Schmitt. Sebagian surat panggilan diantar langsung oleh agen federal ke rumah para reporter.

Surat panggilan tersebut diterbitkan setelah Direktur FBI Kash Patel dan sejumlah pejabat Kementerian Kehakiman bertemu di Gedung Putih pada Jumat (10/7) untuk membahas masalah itu.

Informasi mengenai pertemuan tersebut disampaikan oleh seseorang yang mengetahui isi pembicaraan, tetapi tidak berwenang membahasnya secara terbuka. Ia meminta identitasnya dirahasiakan.

The Times juga mengungkapkan bahwa sebelum laporan pertamanya diterbitkan, seorang pejabat senior FBI menghubungi seorang reporter dan editor. Pejabat itu meminta agar artikel tersebut ditunda dengan alasan keamanan nasional.

Pejabat FBI tersebut tidak menjelaskan persoalan keamanan yang dimaksud. Namun, ia meminta The Times mengungkapkan sumber-sumber dalam pemberitaannya. Permintaan itu ditolak.

"Kedatangan aparat penegak hukum federal ke rumah para reporter seharusnya mengguncang hati nurani setiap warga AS yang meyakini Konstitusi dan kebebasan pers yang dilindunginya," kata pengacara The Times, David McCraw, seperti dilaporkan Associated Press.

Gedung Putih tidak menanggapi permintaan komentar mengenai surat panggilan terhadap para jurnalis The Times tersebut.

Presiden Reporters Committee for Freedom of the Press Bruce D. Brown mengatakan perang Trump terhadap pers sedang mencari korban berikutnya.

Brown menilai surat panggilan tersebut menyimpang dari praktik yang telah lama diterapkan Kementerian Kehakiman untuk melindungi kepentingan publik dan independensi pers. Berdasarkan praktik itu, jaksa hanya boleh meminta informasi dari reporter sebagai upaya terakhir setelah seluruh jalur lain ditempuh.

Kementerian Kehakiman menegaskan bahwa para reporter bukan sasaran penyelidikan.

"Untuk memperjelas, para reporter bukanlah target. Targetnya adalah mereka yang membocorkan informasi rahasia," demikian pernyataan kementerian tersebut.

"Kami menghargai peran penting pers di negara ini. Namun, Kementerian Kehakiman juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan orang-orang yang dipercaya memegang rahasia negara menjalankan kewajibannya, termasuk tidak membagikan informasi rahasia."

Kementerian Kehakiman mengakui bahwa hubungan antara pemerintah dan pers memang kerap diwarnai ketegangan.

Namun, lembaga itu menegaskan, “Kami tidak akan mengabaikan hukum dan menghentikan penyelidikan terhadap orang-orang yang bekerja di pemerintahan tetapi menganggap membocorkan informasi rahasia yang berdampak pada keamanan nasional sebagai tindakan yang dapat dibenarkan.”

Penerbitan surat panggilan tersebut menjadi babak baru dalam upaya Trump menekan organisasi media independen dengan memanfaatkan kekuasaan pemerintah federal.

Langkah itu juga disebut sebagai bagian dari pola sistematis presiden dari Partai Republik tersebut untuk melemahkan kebebasan pers dan melindungi dirinya dari pemberitaan negatif.

Pada awal tahun ini, Kementerian Kehakiman juga menerbitkan surat panggilan untuk memaksa reporter The Washington Post dan The Wall Street Journal memberikan kesaksian. Namun, surat panggilan dalam kedua kasus tersebut kemudian ditarik.

Pada Januari, agen FBI menggeledah rumah reporter The Washington Post, Hannah Natanson, yang meliput perombakan pemerintahan federal oleh Trump. Penggeledahan itu merupakan bagian dari penyelidikan kebocoran informasi terhadap seorang kontraktor Pentagon yang dituduh membawa pulang informasi rahasia.

Pada masa jabatan pertamanya, Trump pernah menyebut pers sebagai musuh rakyat AS.

Sejak kembali ke Gedung Putih, Trump melancarkan serangkaian tindakan agresif terhadap media dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern AS.

Ia menyerang media dan tokoh pers yang dianggap terlalu kritis terhadap dirinya dengan berbagai cara. Trump menggugat media yang pemberitaannya tidak ia sukai, mengancam mencabut izin siaran televisi, serta berupaya menekan organisasi media dan perusahaan media sosial agar mengikuti kehendaknya.

Selama bertahun-tahun, Kementerian Kehakiman telah menyusun dan beberapa kali merevisi kebijakan internal mengenai penanganan kebocoran informasi kepada media.

Di bawah berbagai pemerintahan, kementerian tersebut sesekali menyita catatan telepon jurnalis untuk mengidentifikasi sumber laporan mengenai keamanan nasional.

Namun, pemerintah sangat jarang berupaya memaksa reporter mengungkapkan sumber mereka di hadapan dewan juri.

Pada April 2025, Jaksa Agung Pam Bondi mencabut kebijakan era pemerintahan Presiden Joe Biden yang melindungi jurnalis dari penyitaan catatan telepon secara diam-diam dalam penyelidikan kebocoran informasi.

Praktik penyitaan tersebut sejak lama dikecam oleh organisasi media dan kelompok pembela kebebasan pers.

Pencabutan kebijakan itu kembali memberi jaksa kewenangan menggunakan surat panggilan, perintah pengadilan, dan surat penggeledahan untuk memburu pejabat pemerintah yang melakukan pengungkapan informasi tanpa izin kepada jurnalis.

Dalam memo tersebut, Bondi menyatakan bahwa, sebagai aturan umum, jurnalis harus diberi tahu terlebih dahulu apabila jaksa hendak mengambil langkah penyelidikan terhadap mereka, termasuk menerbitkan surat panggilan atau surat penggeledahan.

Memo itu juga menyebut surat panggilan harus dibatasi secara ketat dan hanya meminta informasi yang benar-benar relevan dengan penyelidikan. Surat penggeledahan pun harus dilengkapi aturan untuk membatasi akses aparat terhadap materi yang berpotensi dilindungi dan kegiatan jurnalistik.

Trump menggunakan Air Force One baru dalam penerbangan menuju Turki pada kunjungan pekan ini.

Namun, pada Rabu (8/7), ia meninggalkan Turki dengan salah satu pesawat Air Force One model lama menuju Mildenhall, pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Inggris di Suffolk, Inggris.

Pesawat yang lebih baru juga diterbangkan ke Mildenhall. Trump kemudian berpindah ke pesawat tersebut untuk melanjutkan perjalanan pulang menuju Pangkalan Gabungan Andrews.

Pergantian pesawat secara mendadak itu terjadi pada 8 Juli 2026, ketika gencatan senjata yang rapuh dengan Iran runtuh. Pada 7 hingga 9 Juli 2026, AS melancarkan serangan udara ke Iran, sementara Teheran membalas dengan menyerang tiga negara Arab di kawasan Teluk.

Iran dan Turki berbatasan langsung. Kondisi tersebut memicu spekulasi bahwa pesawat baru itu tidak memiliki sejumlah sistem keamanan dan penanggulangan ancaman canggih.

Dengan mengutip sumber-sumber anonim, The Times melaporkan bahwa pergantian pesawat dilakukan atas desakan Secret Service.

Pesawat baru tersebut disebut tidak memiliki sejumlah fitur keamanan canggih yang terdapat pada pesawat lama, termasuk kemampuan antirudal.

Trump membantah adanya kekhawatiran keamanan.

Dalam unggahan di media sosial, ia mengatakan persinggahan di Mildenhall dilakukan agar para personel militer di pangkalan tersebut dapat melihat pesawat barunya.

Trump juga membantah kepada para reporter yang menyertainya bahwa kekhawatiran keamanan terkait Iran menjadi alasan penggunaan dua pesawat dalam perjalanan pulang.

Namun, ketika ditanya apakah ia mengetahui adanya ancaman nyata dari Iran terhadap Air Force One, Trump menjawab, "Saya selalu menghadapi ancaman. Saya nomor satu dalam daftar mereka."