Vietnam Adopsi Gaya China, Kekuasaan Terpusat di Tangan To Lam

Liputan6.com, Hanoi - Vietnam secara resmi memasuki babak baru dalam kepemimpinan politiknya setelah parlemen negara itu pada Selasa (7/4/2026) secara bulat memilih Sekretaris Jenderal Partai Komunis, To Lam (68), sebagai presiden untuk masa jabatan lima tahun ke depan.

Keputusan yang telah lama diperkirakan ini menandai perubahan signifikan dari sistem kepemimpinan kolektif yang selama ini dianut Vietnam. Dengan memegang dua jabatan tertinggi sekaligus—sebagai pemimpin partai dan kepala negara—To Lam kini menjadi salah satu pemimpin paling berkuasa dalam beberapa dekade terakhir. Para analis menilai konsolidasi kekuasaan ini berpotensi mengarah pada sistem yang lebih otoriter, meski di sisi lain dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, serupa dengan model yang diterapkan di China. Demikian seperti dikutip dari CNA.

Pemilihan tersebut merupakan hasil dari persetujuan parlemen terhadap nominasi Partai Komunis, yang sebelumnya telah ditetapkan dalam pertemuan internal pada akhir Maret. To Lam, yang sebelumnya menjabat sebagai menteri keamanan publik, kini memegang mandat ganda setelah sebelumnya memperoleh masa jabatan kedua sebagai sekretaris jenderal pada Januari.

Dalam pidato yang disiarkan televisi usai pemungutan suara, To Lam menyatakan bahwa merupakan suatu kehormatan baginya untuk memegang kedua jabatan tersebut. Ia berjanji akan mendorong model pertumbuhan baru yang berfokus pada sains, teknologi, inovasi, dan transformasi digital sebagai penggerak utama pembangunan. Selain itu, ia menekankan pentingnya kemandirian dalam bidang pertahanan.

Le Hong Hiep, peneliti senior di ISEAS Yusof Ishak Institute di Singapura, menyatakan bahwa pemusatan kekuasaan pada satu individu dapat menimbulkan risiko terhadap sistem politik Vietnam, termasuk potensi meningkatnya otoritarianisme. Namun demikian, ia menilai langkah ini dapat membantu pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan secara lebih cepat dan efektif, yang pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, Alexander Vuving dari Asia-Pacific Center for Security Studies di Amerika Serikat mengatakan bahwa penggabungan dua peran tersebut akan membawa perubahan besar dalam dinamika politik domestik Vietnam. Menurutnya, banyak asumsi lama mengenai sistem kepemimpinan kolektif di Vietnam tidak lagi relevan dalam situasi baru ini.

To Lam sebelumnya sempat memegang kedua jabatan tersebut untuk sementara waktu setelah wafatnya Sekretaris Jenderal Nguyen Phu Trong pada 2024. Meski kemudian menyerahkan jabatan presiden kepada Jenderal Angkatan Darat Luong Cuong, ia tetap tampil aktif dalam peran kenegaraan, termasuk melakukan perjalanan luar negeri dan bertemu dengan para pemimpin dunia.

Dalam periode awal kepemimpinannya sebagai ketua partai, To Lam meluncurkan berbagai reformasi ekonomi besar yang bertujuan meningkatkan daya saing Vietnam. Kebijakan ini mendapat tanggapan beragam, baik pujian maupun kritik. Ia berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dua digit melalui model pembangunan baru yang tidak lagi bergantung pada manufaktur berbiaya rendah, yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor Vietnam.

Langkah-langkah yang diambilnya sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemerintah dan pelaku usaha, namun ia dinilai fleksibel dan pragmatis dalam pelaksanaannya. To Lam juga mendukung pengembangan konglomerat swasta, tetapi menjelang pengangkatannya kembali, ia mengeluarkan arahan yang menegaskan peran utama perusahaan milik negara guna menenangkan kalangan konservatif dalam partai.

Investor asing, yang selama ini menjadi bagian penting dalam ekonomi berbasis ekspor Vietnam, umumnya memandang To Lam sebagai pemimpin yang pro-bisnis. Namun, dukungannya terhadap perusahaan nasional serta ambisinya untuk mencapai pertumbuhan cepat menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi praktik favoritisme, risiko korupsi, pembentukan gelembung aset, dan pemborosan.

Di bidang kebijakan luar negeri, To Lam juga menunjukkan pendekatan pragmatis. Ia mempertahankan strategi "Diplomasi Bambu", yakni menjaga keseimbangan hubungan dengan berbagai kekuatan besar sambil memperluas kemitraan internasional.

Khang Vu, peneliti tamu di Boston College, menilai bahwa rangkap jabatan yang dipegang To Lam tidak akan mengubah arah kebijakan luar negeri Vietnam secara signifikan, meskipun terdapat kekhawatiran mengenai meningkatnya konsentrasi kekuasaan pada satu individu.