Perombakan Kabinet Turki Picu Kericuhan di Ruang Sidang Anggota Parlemen

Liputan6.com, Ankara - Perombakan kabinet yang diumumkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Rabu memicu kericuhan di parlemen, menyusul pengangkatan tokoh kontroversial Akın Gürlek sebagai Menteri Kehakiman.

Sidang parlemen berubah ricuh ketika anggota parlemen dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa terlibat bentrok fisik dengan legislator oposisi. Ketegangan dipicu upaya anggota parlemen oposisi untuk menghalangi Gürlek mengucapkan sumpah jabatan.

Dalam rekaman yang beredar, sejumlah anggota parlemen terlihat saling dorong dan terlibat baku pukul saat emosi memuncak. Ketua parlemen akhirnya menunda sidang selama 15 menit guna memulihkan ketertiban.

Setelah situasi terkendali, Gürlek—mantan Kepala Kejaksaan Istanbul—tetap melanjutkan pengambilan sumpah jabatan, dikelilingi anggota parlemen dari partai berkuasa, dikutip dari laman Euro News, Kamis (12/2/2026).

Sosok Kontroversial

Nama Gürlek menjadi sorotan karena rekam jejaknya menangani sejumlah kasus besar terhadap politisi oposisi, khususnya dari Partai Rakyat Republik (CHP). Sebagai kepala jaksa Istanbul, ia memimpin proses hukum terhadap sejumlah pejabat CHP, yang oleh oposisi kerap disebut bermuatan politik.

Salah satu kasus paling menonjol adalah dakwaan terhadap Wali Kota Istanbul Ekrem İmamoğlu, yang luas dipandang sebagai rival utama Erdogan. Pada November lalu, Gürlek mengajukan dakwaan terhadap İmamoğlu atas 142 tuduhan terkait korupsi dan kejahatan terorganisir, dengan total tuntutan hukuman penjara lebih dari 2.000 tahun.

Pendukung İmamoğlu menyebut proses hukum tersebut sebagai bentuk kriminalisasi politik. Namun pemerintah Turki menegaskan bahwa lembaga peradilan bertindak independen dan bebas dari intervensi politik.

Selain menunjuk Gürlek sebagai Menteri Kehakiman, Erdogan juga mengangkat Mustafa Çiftçi, gubernur Provinsi Erzurum, sebagai Menteri Dalam Negeri.

Sejauh ini, tidak ada penjelasan resmi mengenai alasan perombakan kabinet tersebut. Lembaran Negara Turki hanya menyebut para menteri yang diganti telah “meminta untuk dibebaskan” dari tugas mereka.

Perombakan kabinet ini terjadi di tengah dinamika politik penting di Turki. Pemerintah saat ini tengah membahas kemungkinan reformasi konstitusi serta mengupayakan inisiatif perdamaian dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), kelompok militan yang telah lama terlibat konflik bersenjata dengan negara.

Parlemen diperkirakan akan segera membahas dan kemungkinan mengesahkan reformasi yang diperlukan untuk mendukung proses tersebut.

Di sisi lain, gelombang penyelidikan korupsi terhadap pejabat dari kotamadya yang dikelola CHP terus berlangsung. Ratusan pejabat telah ditangkap, termasuk İmamoğlu yang ditahan tahun lalu.

Situasi ini semakin memperuncing ketegangan antara pemerintah dan oposisi, dengan pengangkatan Gürlek ke posisi tertinggi di Kementerian Kehakiman dipandang sebagai langkah yang berpotensi memperdalam polarisasi politik di Turki.