PBB Menanti Kepastian Pembayaran Tunggakan AS Hampir USD 4 Miliar

Liputan6.com, Washington, DC - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Senin (9/2/2026) menyatakan masih menunggu kepastian mengenai berapa besar dari hampir USD 4 miliar tunggakan yang akan dibayarkan oleh Amerika Serikat (AS) serta kapan dana tersebut akan diterima.

Peringatan itu mengemuka setelah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pekan lalu menyampaikan bahwa organisasi dunia tersebut menghadapi risiko "keruntuhan keuangan yang segera" apabila aturan keuangan tidak direformasi atau seluruh 193 negara anggota tidak melunasi iuran wajib mereka. Pernyataan ini secara jelas ditujukan kepada AS sebagai penyumbang terbesar tunggakan.

Seorang pejabat PBB menyebutkan bahwa AS menunggak sebesar USD 2,196 miliar untuk anggaran operasional reguler PBB, termasuk USD 767 juta yang seharusnya dibayarkan pada tahun ini. Selain itu, AS juga memiliki tunggakan sebesar USD 1,8 miliar untuk anggaran terpisah bagi operasi penjaga perdamaian PBB yang tersebar di berbagai wilayah dunia dan jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah.

Misi AS untuk PBB mengonfirmasi bahwa Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz menyatakan pemerintahan Presiden Donald Trump berencana melakukan pembayaran awal yang signifikan atas tunggakan tersebut dalam beberapa minggu ke depan, meski besaran akhirnya masih akan ditentukan. Pernyataan Waltz ini pertama kali dilaporkan oleh Reuters.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan kepada wartawan pada Senin bahwa Guterres telah menjalin komunikasi dengan Waltz selama beberapa waktu. Demikian pula pengawas keuangan PBB telah berhubungan dengan para pejabat AS.

"Kami masih menunggu kepastian mengenai kapan pembayaran akan dilakukan dan dalam jumlah berapa," ujar Dujarric seperti dikutip dari Associated Press.

Dalam surat yang dikirimkan kepada seluruh negara anggota pekan lalu, Guterres memperingatkan bahwa dana tunai untuk anggaran operasional reguler PBB bisa habis pada Juli mendatang. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap operasional organisasi internasional itu.

Presiden Trump sebelumnya menyatakan bahwa PBB belum memenuhi potensi yang dimilikinya. Sepanjang tahun 2025, pemerintahannya tidak melakukan pembayaran apa pun kepada PBB. Selain itu, AS juga menarik diri dari sejumlah badan PBB, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan badan kebudayaan UNESCO, serta menghentikan pendanaan untuk puluhan lembaga lainnya.

Pejabat PBB menyebutkan bahwa sekitar 95 persen dari total tunggakan terhadap anggaran reguler PBB berasal dari AS.

Menurut pejabat PBB, negara dengan tunggakan iuran wajib terbesar kedua setelah AS adalah Venezuela, yang memiliki kewajiban sebesar USD 38 juta. Negara Amerika Selatan, yang perekonomiannya telah mengalami kesulitan bahkan sebelum serangan militer AS pada Januari yang menggulingkan Nicolas Maduro, telah kehilangan hak suaranya di Majelis Umum PBB karena menunggak selama dua tahun.

Secara keseluruhan, hampir 60 negara telah melunasi iuran tahunan mereka sebelum batas waktu pembayaran pada 8 Februari.