Pemimpin Tertinggi Iran Peringatkan AS: Serangan Akan Picu Perang Regional

Liputan6.com, Teheran - Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei memperingatkan Amerika Serikat (AS) bahwa setiap serangan terhadap negaranya akan berujung pada "perang regional". Pernyataannya datang setelah Presiden Donald Trump mengonfirmasi pengerahan aset militer ke kawasan Timur Tengah.

"Mereka harus tahu bahwa jika mereka memulai perang kali ini, itu akan menjadi perang regional," kata Khamenei yang berusia 86 tahun dan telah memegang kekuasaan tertinggi selama 37 tahun, dalam sebuah acara di pusat Kota Teheran pada Minggu (1/2/2026), seperti dikutip dari laporan Al Jazeera.

Khamenei menyampaikan pernyataan tersebut di hadapan ribuan pendukung yang berkumpul untuk memperingati kembalinya Ayatullah Ruhollah Khomeini ke Iran dari pengasingan di Prancis pada tahun 1979. Peristiwa itu memicu Revolusi Iran dan menyebabkan penguasa yang didukung AS saat itu, Mohammad Reza Shah Pahlavi, melarikan diri dari negara tersebut.

Dalam pidatonya, Khamenei menuduh AS ingin "melahap" Iran beserta sumber daya minyak dan gas alamnya yang melimpah. Ia juga menyatakan bahwa apa yang terjadi dalam gelombang protes anti-pemerintah baru-baru ini mirip dengan sebuah kudeta karena banyak kantor pemerintahan, bank, dan masjid diserbu.

Khamenei menyebut kerusuhan berdarah tersebut sebagai bentuk lain dari "fitnah", istilah yang sebelumnya ia gunakan untuk Gerakan Hijau tahun 2009 dan berbagai aksi protes lainnya.

"Fitnah baru-baru ini mirip dengan sebuah kudeta. Tentu saja, kudeta itu berhasil dipadamkan," ungkap Khamenei. "Tujuan mereka adalah menghancurkan pusat-pusat sensitif dan efektif yang terlibat dalam pengelolaan negara. Karena itu, mereka menyerang polisi, pusat-pusat pemerintahan, fasilitas (Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC), bank, dan masjid, serta membakar salinan Al-Qur’an."

Menanggapi pernyataan tersebut, Trump mengatakan bahwa ia berharap Iran bersedia mencapai kesepakatan.

Ketika ditanya mengenai peringatan Khamenei, Trump mengatakan kepada wartawan, "Tentu saja dia akan mengatakan itu."

"Mudah-mudahan kita bisa membuat kesepakatan. Jika kita tidak membuat kesepakatan maka kita akan melihat apakah dia benar atau tidak."

Protes dan Korban Jiwa

Gelombang protes di Iran dimulai pada 28 Desember, ketika para pedagang di kawasan bisnis Teheran memprotes kemerosotan ekonomi yang cepat akibat salah urus dan korupsi di dalam negeri, serta anjloknya nilai mata uang rial di tengah sanksi yang diberlakukan oleh AS dan sekutunya.

Namun, protes disebut segera berkembang menjadi luapan kemarahan nasional terhadap pembatasan kebebasan pribadi dan sosial, krisis energi dan air yang parah, serta polusi udara yang ekstrem, di antara berbagai persoalan lainnya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, kelompok hak asasi manusia internasional, dan para penentang pemerintah Iran yang berbasis di luar negeri menyatakan bahwa ribuan orang ditembak mati atau ditikam oleh aparat keamanan selama aksi protes berlangsung.

Seorang pelapor khusus PBB mengatakan bahwa jumlah korban tewas mungkin melampaui 20.000 orang seiring dengan munculnya lebih banyak informasi yang sebelumnya terhambat oleh pemadaman internet selama berminggu-minggu. Aktivis yang berbasis di AS menuduh terdapat 6.713 kematian dan mengklaim sedang menyelidiki 17.000 kasus lainnya. Sumber lain bahkan menyebutkan angka yang lebih tinggi.

Pemerintah Iran membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa pembunuhan massal dilakukan oleh "teroris" yang dipersenjatai dan didanai oleh AS dan Israel. Media pemerintah Iran melaporkan bahwa 3.117 orang tewas dalam protes, dengan 2.427 di antaranya merupakan warga sipil dan sisanya adalah anggota pasukan keamanan.

Presiden Masoud Pezeshkian pada pekan lalu berjanji akan segera merilis nama dan informasi setiap orang yang tewas selama kerusuhan, namun belum memberikan jadwal pasti. Pemerintahannya juga mengirimkan pesan singkat kepada warga Iran, menyatakan bahwa langkah tersebut bertujuan untuk melawan "klaim dan angka palsu".

Dalam upaya yang diyakini bertujuan meredakan ketegangan di dalam masyarakat, pemerintah pada Minggu kembali mengirimkan pesan singkat kepada warga, menyatakan bahwa perempuan akan segera diizinkan mengendarai sepeda motor di negara tersebut.

Selama ini, hukum Iran melarang perempuan mengendarai sepeda motor, sementara negara tetap memberlakukan aturan berpakaian wajib dan menghukum para pelanggarnya.

Di dalam parlemen Iran, pemandangan yang sudah lazim kembali terlihat pada Minggu, ketika para anggota parlemen garis keras mengenakan seragam IRGC dan meneriakkan slogan "Mati untuk AS" sambil mengepalkan tangan.

Tindakan tersebut merupakan reaksi atas keputusan Uni Eropa pada pekan ini yang menetapkan IRGC sebagai organisasi "teroris". Teheran membalas dengan menetapkan angkatan bersenjata Uni Eropa sebagai organisasi terlarang.

IRGC, yang awalnya dibentuk tidak lama setelah Revolusi Iran untuk melindungi pemerintahan teokratis yang baru berdiri, kini telah berkembang menjadi kekuatan militer besar yang juga menguasai sebagian besar sektor ekonomi Iran.

"Langkah-langkah semacam ini (oleh Uni Eropa) tidak hanya gagal membantu perdamaian dan keamanan regional, tetapi juga akan membuat jalur keterlibatan dan koordinasi konstruktif semakin sulit," sebut IRGC dalam pernyataannya pada Minggu.

Sementara itu, para pejabat Iran menggelar berbagai "perayaan" di seluruh negeri untuk memperingati hari jadi revolusi dan memperkuat pesan perlawanan mereka.

Pasukan IRGC dan militer Iran, bersama kepolisian dan aparat keamanan lainnya, berparade di jalan-jalan Teheran pada Minggu sebagai bentuk unjuk kekuatan. Para prajurit bermotor memimpin iring-iringan dari Bandara Mehrabad menuju pemakaman Behesht-e Zahra, tempat Khomeini menyampaikan pidato pertamanya pada tahun 1979. Prajurit juga difoto di mausoleum Khomeini di Teheran saat mereka "memperbarui ikrar terhadap tujuan dan cita-cita revolusi".

Hamidreza Hajibabaei, ketua panitia penyelenggara rangkaian acara 10 hari peringatan revolusi, mengatakan bahwa demonstrasi besar akan digelar pada 11 Februari di seluruh negeri untuk "menandai berakhirnya kehadiran arogansi global".

Dalam pidatonya, Khamenei juga menekankan pentingnya acara-acara yang diselenggarakan negara, dengan mengklaim bahwa jutaan orang berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa pro-pemerintah pada 12 Januari, sementara hanya "ribuan orang" yang bangkit melawan Republik Islam selama demonstrasi nasional.

Di lain sisi, televisi pemerintah Iran dan jaringan afiliasinya terus menayangkan program-program yang mengecam "kerusuhan" bulan lalu. Salah satu acara serupa di Ofogh, saluran televisi yang berafiliasi dengan IRGC, dilaporkan mengejek para pengunjuk rasa. Tayangan tersebut memicu kemarahan warganet dan memaksa otoritas untuk memberhentikan direktur saluran tersebut.

"Mereka hanya menaburkan lebih banyak garam di atas luka kami," kata seorang mahasiswa muda kepada Al Jazeera, yang meminta identitasnya dirahasiakan demi alasan keamanan. "Mereka mengatakan semua pemuda kami dibunuh oleh teroris, lalu malah mengejek orang-orang yang telah mengorbankan nyawa mereka di televisi pemerintah."