Trump Ancam Tarif bagi Negara yang Menolak Rencana Pencaplokan Greenland

Liputan6.com, Washington D.C - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif impor terhadap negara-negara yang tidak mendukung ambisinya untuk mencaplok Greenland, wilayah otonom yang berada di bawah kedaulatan Denmark.

Ancaman itu disampaikan Trump dalam pertemuan di Gedung Putih. Ia mengatakan, kemungkinan akan menjatuhkan tarif kepada negara-negara yang menentang rencana tersebut.

Meski tidak merinci negara mana yang akan menjadi sasaran maupun dasar hukum yang akan digunakan untuk memberlakukan kebijakan itu, dikutip dari BBC, Sabtu (17/1/2026).

Selain Denmark dan pemerintah Greenland, sejumlah negara lain telah menyatakan penolakan terhadap rencana Trump. Di dalam negeri AS sendiri, skeptisisme juga mengemuka. Pada saat Trump menyampaikan pernyataannya, sebuah delegasi bipartisan Kongres AS tengah berada di Greenland untuk menunjukkan dukungan terhadap wilayah tersebut.

Delegasi beranggotakan 11 legislator itu mencakup anggota Partai Republik yang secara terbuka menyuarakan keprihatinan atas dorongan Trump agar Amerika Serikat mengakuisisi Greenland dengan dalih keamanan nasional. Mereka bertemu dengan anggota parlemen setempat, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen, serta Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen.

Pemimpin delegasi, Senator Demokrat Chris Coons, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan mendengarkan pandangan masyarakat lokal dan menyampaikannya kembali ke Washington sebagai upaya “meredakan ketegangan”.

Trump berulang kali menegaskan Greenland memiliki arti strategis bagi keamanan Amerika Serikat. Ia bahkan menyatakan Washington akan mendapatkan wilayah itu “dengan cara mudah atau dengan cara sulit”, yang secara luas dipahami sebagai pilihan antara pembelian atau penggunaan kekuatan.

“Saya mungkin akan mengenakan tarif kepada negara-negara jika mereka tidak setuju soal Greenland, karena kita membutuhkan Greenland untuk keamanan nasional,” kata Trump dalam pertemuan Gedung Putih terkait layanan kesehatan pedesaan.

Greenland memang berpenduduk jarang, namun kaya sumber daya alam. Letaknya yang strategis di antara Amerika Utara dan kawasan Arktik menjadikannya penting untuk sistem peringatan dini serangan rudal serta pemantauan lalu lintas kapal.

Amerika Serikat saat ini memiliki lebih dari 100 personel militer yang ditempatkan secara permanen di Pangkalan Pituffik, sebuah stasiun pemantauan rudal di ujung barat laut Greenland yang telah dioperasikan AS sejak Perang Dunia II. Berdasarkan perjanjian dengan Denmark, Washington memiliki kewenangan untuk mengirimkan pasukan tambahan ke wilayah tersebut.

Namun Trump menyatakan AS perlu “menguasai” Greenland agar dapat mempertahankannya secara efektif dari potensi ancaman Rusia atau China.

Denmark telah memperingatkan bahwa tindakan militer terhadap Greenland akan mengakhiri NATO, aliansi pertahanan trans-Atlantik yang menjadikan AS sebagai anggota paling berpengaruh. NATO berlandaskan prinsip pertahanan kolektif dan belum pernah menghadapi situasi di mana satu anggota menggunakan kekuatan terhadap anggota lainnya.

Sekutu-sekutu Eropa menyatakan dukungan terhadap Denmark. Mereka juga menegaskan kawasan Arktik sama pentingnya bagi Eropa dan keamanannya harus menjadi tanggung jawab bersama NATO, dengan keterlibatan Amerika Serikat.

Sejumlah negara, termasuk Prancis, Jerman, Swedia, Norwegia, Finlandia, Belanda, dan Inggris, telah mengirimkan pasukan dalam jumlah terbatas ke Greenland dalam misi yang disebut sebagai penempatan pengintaian. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan Prancis akan segera mengerahkan “aset darat, udara, dan laut”.

Kunjungan delegasi Kongres AS ke Greenland berlangsung hanya beberapa hari setelah pembicaraan tingkat tinggi di Washington gagal membujuk Trump untuk membatalkan rencananya. Delegasi tersebut terdiri dari senator dan anggota DPR yang dikenal sebagai pendukung kuat NATO.

Meski sebagian besar anggota delegasi merupakan penentang Trump dari Partai Demokrat, rombongan itu juga mencakup Senator Republik moderat Thom Tillis dan Lisa Murkowski. Murkowski menjadi salah satu pengusul rancangan undang-undang bipartisan yang bertujuan memblokir upaya apa pun untuk mencaplok Greenland.

Anggota parlemen Greenland, Aaja Chemnitz, mengatakan pertemuannya dengan legislator AS memberinya harapan. “Kami membutuhkan teman. Kami membutuhkan sekutu,” katanya.

Menanggapi perbedaan tajam antara posisi Gedung Putih dan sikap Greenland serta Denmark, Chemnitz mengatakan situasinya masih jauh dari selesai. “Ini maraton, bukan lari cepat. Tekanan dari pihak AS sudah kami lihat sejak 2019. Akan naif jika mengira ini sudah berakhir,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa dinamika terus berubah dari jam ke jam. “Semakin banyak dukungan yang kami dapatkan, semakin baik.”