AS: Tahap Kedua Gencatan Senjata Gaza Dimulai

Liputan6.com, Washington, DC - Amerika Serikat (AS) pada Rabu (14/1/2026) menyatakan bahwa pihaknya telah memasuki tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata di Gaza, yang mencakup pelucutan senjata Hamas, pembangunan kembali wilayah yang hancur akibat perang, serta pembentukan kelompok pakar Palestina yang akan mengelola urusan sehari-hari di Gaza di bawah pengawasan AS.

Utusan Presiden Donald Trump untuk urusan Timur Tengah, Steve Witkoff, menyampaikan melalui sebuah unggahan di platform X bahwa kesepakatan yang dibantu oleh presiden dari Partai Republik tersebut kini memasuki fase kedua, setelah dua tahun perang antara Israel dan Hamas. Tahap ini mencakup pembentukan pemerintahan teknokratis di Gaza.

Meski pengumuman pada Rabu ini menunjukkan adanya langkah maju yang penting, pembentukan pemerintahan baru di Gaza dan pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata masih menghadapi berbagai tantangan besar. Tantangan tersebut antara lain rencana pengerahan pasukan keamanan internasional untuk mengawasi kesepakatan dan proses sulit pelucutan senjata Hamas.

Witkoff tidak memberikan rincian mengenai siapa saja yang akan duduk dalam pemerintahan transisi Palestina yang akan memerintah Gaza. Gedung Putih juga belum memberikan informasi tambahan terkait hal tersebut.

Mediator lain dalam kesepakatan gencatan senjata, yakni Mesir, Turki, dan Qatar, menyambut baik pembentukan komite teknokratis Palestina. Ketiga negara seperti dikutip dari laporan Associated Press menyatakan bahwa komite itu akan dipimpin oleh Ali Shaath, mantan wakil menteri di Otoritas Palestina.

Dalam pernyataan bersama, Mesir, Turki, dan Qatar menyebut pembentukan komite tersebut sebagai "perkembangan penting … yang bertujuan untuk memperkuat stabilitas dan memperbaiki situasi kemanusiaan di Jalur Gaza."

Ali Shaath merupakan warga asli Gaza yang pernah menjabat sebagai wakil menteri perhubungan di Otoritas Palestina yang diakui secara internasional. Shaath, yang berprofesi sebagai insinyur, dikenal sebagai pakar di bidang pembangunan ekonomi dan rekonstruksi, sebagaimana tercantum dalam biografinya di situs Lembaga Riset Kebijakan Ekonomi Palestina.

Witkoff menyatakan bahwa AS mengharapkan Hamas segera mengembalikan sandera Israel terakhir sebagai bagian dari kewajibannya dalam kesepakatan tersebut. Ia menegaskan bahwa "kegagalan untuk melakukannya akan membawa konsekuensi serius".

Juru bicara Hamas Hazem Qassem mengatakan kepada Al-Jazeera pada Rabu bahwa pengumuman Witkoff merupakan perkembangan yang penting dan positif. Ia menambahkan bahwa Hamas siap menyerahkan pengelolaan Gaza kepada komite teknokratis independen dan memfasilitasi tugas-tugasnya.

"Hamas siap terlibat dalam pendekatan internal Palestina untuk membahas isu senjata perlawanan," kata Qassem dalam pernyataannya yang dibagikan melalui kanal Telegram miliknya.

Adapun sandera terakhir yang dimaksud, Ran Gvili, adalah seorang polisi berusia 24 tahun yang tewas saat bertempur melawan militan Hamas dalam serangan pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang di Gaza.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu malam berbicara dengan orang tua Gvili, Tali dan Itzik Gvili, dan menyampaikan bahwa pemulangan jenazah putra mereka merupakan prioritas utama. Hal itu disampaikan kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan resmi.

"Langkah deklaratif untuk membentuk komite teknokratis tidak akan memengaruhi upaya untuk memulangkan Ran ke makamnya di Israel," bunyi pernyataan tersebut.

Pernyataan itu juga menambahkan bahwa Israel akan bertindak berdasarkan setiap informasi yang diterima mediator, serta menegaskan bahwa Hamas diwajibkan berdasarkan perjanjian gencatan senjata untuk melakukan segala upaya guna memulangkan setiap sandera.

Gencatan senjata yang dicapai berdasarkan rencana 20 poin Trump, yang dirancang dalam tiga tahap pelaksanaan, mulai berlaku pada Oktober dan menghentikan sebagian besar pertempuran. Dalam fase pertama, Hamas membebaskan semua sandera yang ditahannya kecuali satu, sebagai imbalan atas pembebasan ratusan warga Palestina yang ditahan oleh Israel.

Penunjukan anggota komite teknokratis yang disebutkan Witkoff sebagai bagian dari fase kedua merupakan bagian dari rencana yang lebih luas untuk mengakhiri kekuasaan Hamas selama 18 tahun di Gaza. Para anggota komite tersebut akan menjalankan urusan sehari-hari di Gaza di bawah pengawasan "Dewan Perdamaian" yang dipimpin Trump, sementara nama-nama anggota dewan tersebut juga belum diumumkan.

Komite teknokratis itu akan bertugas menyediakan layanan publik bagi lebih dari dua juta warga Palestina di Gaza. Namun, komite ini menghadapi tantangan besar serta berbagai pertanyaan yang belum terjawab, termasuk terkait operasional dan pendanaannya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan bahwa biaya rekonstruksi Gaza akan melebihi USD 50 miliar. Proses pembangunan kembali diperkirakan memakan waktu bertahun-tahun, sementara hingga kini masih sangat sedikit dana yang telah dijanjikan.

Selain itu, terdapat tantangan mendesak untuk mengambil alih penyediaan layanan dasar setelah hampir dua dekade pemerintahan Hamas di Gaza serta berbagai putaran konflik berulang dengan Israel.