Ahli Soroti Dampak Lingkungan dari Tambang Tanah Jarang Milik China di Myanmar

Liputan6.com, Naypyidaw - Dominasi China dalam rantai pasok global logam tanah jarang selama ini dikenal luas. Hampir 90 persen logam tanah jarang olahan dunia dimurnikan di China, menjadikan Beijing pemain kunci bagi industri strategis mulai dari ponsel pintar, perangkat medis, kendaraan listrik, hingga sistem pertahanan.

Namun, di balik keunggulan itu, sebagian besar bahan baku justru berasal dari Myanmar, terutama dari wilayah konflik yang ditandai penambangan ilegal, kerusakan lingkungan parah, dan pembiayaan kelompok bersenjata.

Laporan sejumlah lembaga riset dan pemantau lingkungan menunjukkan bahwa Myanmar kini menjadi sumber utama logam tanah jarang berat dunia, dikutip dari laman Mekong News, Kamis (25/12/2025).

Penambangan terkonsentrasi di negara bagian Kachin dan Shan, wilayah yang selama bertahun-tahun berada di bawah kendali kelompok bersenjata etnis. Kondisi ini membuat keuntungan tambang tidak hanya mengalir ke pelaku usaha, tetapi juga menjadi sumber pendanaan bagi milisi, memperpanjang perang saudara yang telah melanda Myanmar lebih dari satu dekade.

Dampak ekologisnya dinilai mengkhawatirkan. Studi terbaru Stimson Center mengidentifikasi lebih dari 2.400 lokasi penambangan tidak diatur di daratan Asia Tenggara, dengan Myanmar mencatat jumlah terbesar.

Limbah beracun seperti sianida, merkuri, dan arsenik dilaporkan dibuang langsung ke sungai-sungai utama, termasuk Salween dan Mekong. Sungai Mekong sendiri menopang kehidupan hampir 70 juta orang di Asia Tenggara dan kini menghadapi risiko pencemaran jangka panjang.

Citra satelit pada 2025 menunjukkan sedikitnya 2.420 titik tambang ilegal tersebar di sepanjang sistem sungai utama Myanmar, Laos, dan Kamboja. Di Kachin, aktivitas penambangan telah menyebabkan deforestasi luas, pencemaran tanah, serta kerusakan sumber air bersih. Warga setempat melaporkan meningkatnya masalah kesehatan dan runtuhnya mata pencaharian berbasis pertanian akibat air dan lahan yang terkontaminasi.

Laporan Global Witness dan organisasi pemantau lainnya menyebut pekerja di negara bagian Shan—banyak di antaranya direkrut oleh perusahaan yang memasok bahan baku ke China—dapat memperoleh penghasilan hingga 1.400 dolar AS per bulan. Namun, pendapatan tersebut datang dengan risiko besar, termasuk paparan bahan kimia berbahaya dan kondisi kerja yang minim perlindungan keselamatan.

Para analis menilai, di balik kerusakan lingkungan itu terdapat kalkulasi geopolitik. China dalam beberapa tahun terakhir secara bertahap mengurangi penambangan tanah jarang di dalam negeri dan mengalihkan aktivitas yang paling mencemari ke luar negeri, khususnya Myanmar. Langkah ini memungkinkan Beijing mempertahankan dominasi global dalam pemurnian dan pengolahan, sekaligus menekan dampak lingkungan domestik.

Dengan bergantung pada pasokan dari wilayah konflik Myanmar, China juga dinilai memperoleh pengaruh tambahan. Ketergantungan ekonomi kelompok bersenjata lokal pada pendapatan tambang memberi Beijing posisi tawar strategis di negara tetangganya yang tidak stabil. Para pengamat menyebut strategi ini bukan sekadar soal sumber daya, tetapi juga upaya memperluas pengaruh regional.

Logam tanah jarang memegang peran penting dalam ambisi China di sektor energi bersih, teknologi tinggi, dan pertahanan. Dengan menguasai rantai pasok, Beijing memiliki alat tekanan terhadap negara pesaing seperti Amerika Serikat dan Jepang. Pada saat yang sama, keterlibatan mendalam di ekonomi konflik Myanmar membuat negara tersebut kian rapuh dan bergantung.

Bagi Myanmar dan negara-negara di hilir sungai, dampaknya bersifat lintas batas. Pencemaran sungai mengancam ketahanan pangan di Thailand, Laos, dan Kamboja. Sementara itu, aliran dana dari tambang ilegal memperpanjang konflik bersenjata, mempersempit peluang perdamaian dan stabilitas politik.

Ironi pun mencuat di tengah meningkatnya permintaan global akan teknologi energi bersih. Logam tanah jarang yang menopang turbin angin dan kendaraan listrik diekstraksi dengan cara yang merusak lingkungan dan memicu kekerasan.

Sejumlah negara, termasuk Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat, kini berupaya mendiversifikasi rantai pasok mereka untuk mengurangi ketergantungan pada China.

Namun, para analis memperingatkan bahwa tanpa pengawasan internasional yang lebih ketat dan investasi pada penambangan berkelanjutan, dominasi China akan semakin menguat, sementara kerusakan ekologis di Myanmar terus berlanjut. Isu tanah jarang kini tidak hanya menjadi persoalan industri dan perdagangan, tetapi juga ujian bagi komitmen global terhadap lingkungan dan stabilitas kawasan.