Sekjen PBB Kecam Pembunuhan Tokoh Protes Bangladesh, Desak Penyelidikan dan Ketenangan Jelang Pemilu

Liputan6.com, Dhaka - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengecam keras pembunuhan Sharif Osman Bin Hadi, tokoh muda yang dikenal sebagai figur penting dalam gelombang protes di Bangladesh tahun lalu. Guterres mendesak otoritas setempat memastikan pertanggungjawaban melalui penyelidikan yang kredibel.

“Sekretaris Jenderal menyerukan penyelidikan yang cepat, tidak memihak, menyeluruh, dan transparan, sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional,” ujar juru bicara PBB Stéphane Dujarric dalam konferensi pers rutin di New York. Guterres juga meminta semua pihak menahan diri menjelang pemilihan parlemen Bangladesh yang dijadwalkan berlangsung pada Februari 2026.

Ia menekankan pentingnya ketenangan dengan menyerukan seluruh pihak untuk menghindari kekerasan, meredakan ketegangan, dan menjaga lingkungan politik yang kondusif agar proses pemilu dapat berlangsung secara damai, dikutip dari laman UN News, Minggu (21/12/2025).

Kecaman serupa disampaikan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Türk. Ia menyatakan “sangat prihatin” atas kematian Hadi, yang ditembak oleh penyerang bertopeng pekan lalu. Türk memperingatkan bahwa aksi balasan hanya akan memperdalam perpecahan dan merusak hak-hak dasar masyarakat, seraya menegaskan perlunya akuntabilitas bagi para pelaku.

Hadi (32), yang dikenal sebagai pemimpin pemuda, ditembak pada 12 Desember saat meninggalkan sebuah masjid di Dhaka, menurut laporan media. Ia sempat diterbangkan ke Singapura untuk menjalani perawatan medis, namun kemudian meninggal dunia akibat luka-lukanya.

Pengumuman kematian Hadi memicu gelombang protes di berbagai wilayah Bangladesh. Media lokal melaporkan ribuan orang turun ke jalan di ibu kota, dengan sejumlah bangunan dibakar atau dirusak. Otoritas setempat menyebut beberapa properti, termasuk gedung yang menampung surat kabar besar, menjadi sasaran pembakaran, sementara sejumlah jurnalis dilaporkan mengalami serangan selama kerusuhan.

Situasi ini terjadi di tengah kondisi politik Bangladesh yang masih rapuh. Pada Juli 2024, protes yang dipelopori mahasiswa menuntut reformasi sistem kuota pegawai negeri sipil berujung pada penindakan keras oleh aparat keamanan dan kelompok pro-pemerintah. Meski kebijakan kuota akhirnya dicabut, demonstrasi berkembang menjadi gerakan nasional yang menuntut pengunduran diri Perdana Menteri saat itu, Sheikh Hasina, serta pertanggungjawaban atas kekerasan terhadap demonstran.

Ketegangan memuncak pada awal Agustus 2024 ketika Sheikh Hasina, yang memimpin Bangladesh sejak 2009—setelah sebelumnya menjabat pada periode 1996–2001—meninggalkan negara itu pada 5 Agustus di tengah tekanan politik yang meningkat.

Investigasi yang dipimpin PBB kemudian memperkirakan hingga 1.400 orang, termasuk banyak anak-anak, tewas selama kerusuhan Juli–Agustus, dengan ribuan lainnya mengalami luka-luka.

Sharif Osman Bin Hadi muncul sebagai salah satu figur muda paling menonjol dalam gerakan protes tersebut. Sejumlah laporan media menyebut ia berencana mencalonkan diri sebagai anggota parlemen pada pemilu Februari 2026.

Menjelang dimulainya tahapan kampanye, Volker Türk menegaskan pentingnya melindungi kebebasan mendasar. Ia mendesak pemerintah Bangladesh menjamin hak kebebasan berekspresi, berkumpul secara damai, serta keselamatan jurnalis, sekaligus mencegah eskalasi kekerasan lebih lanjut di masa krusial menuju pemilu.