Dugaan Genocida di Sudan, 2.000 Orang Tewas dalam Insiden Perebutan Wilayah Kekuasaan oleh RSF

Liputan6.com, Khartoum - Badan Kemanusiaan di Universitas Yale, Amerika Serikat, mengklaim telah terjadi kekerasan dalam skala besar dan dugaan genocida ketika kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF) merebut kota El-Fasher, Sudan barat.

Dalam waktu 48 jam, lebih dari 2.000 warga sipil dilaporkan tewas, menurut kelompok bersenjata yang bersekutu dengan militer Sudan -- angka yang menandai salah satu episode paling berdarah dalam konflik yang telah lama diwarnai kekejaman brutal.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut adanya laporan kredibel tentang eksekusi singkat, serangan terhadap warga sipil yang mencoba melarikan diri, penggerebekan dari rumah ke rumah, serta aksi menghalangi warga yang ingin mencapai tempat aman.

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan juga dilaporkan terjadi secara meluas, dikutip dari laman France24, Jumat (31/10/2025).

Badan Kemanusiaan di Universitas Yale turut menemukan bukti yang mengarah pada "pembunuhan massal sistematis".

Citra satelit menunjukkan bercak darah yang begitu besar hingga terlihat dari angkasa. Temuan tersebut juga mencakup serangan terhadap fasilitas medis, tenaga kesehatan, pasien, dan pekerja kemanusiaan.

Kelompok non-Arab—termasuk suku Fur, Zaghawa, dan Masalit—menjadi sasaran utama dalam pembantaian ini.

PBB memperkirakan sekitar 177.000 warga sipil masih terperangkap di dalam kota akibat blokade sepanjang 56 kilometer yang dibangun RSF, yang menutup akses terhadap makanan, pasokan medis, dan rute evakuasi.

Sementara itu, sekitar 26.000 orang berhasil melarikan diri dalam beberapa hari terakhir.

Banyak dari mereka berjalan kaki menuju Tawila, sekitar 60 kilometer sebelah barat El-Fasher, membawa kisah "mengerikan" tentang pembunuhan bermotif etnis dan politik serta kekerasan tanpa pandang bulu, menurut laporan PBB.

Perebutan El-Fasher oleh RSF menjadi babak baru dalam perang berkepanjangan di Sudan. Ketegangan kembali mencuat setelah Presiden Omar al-Bashir—yang berkuasa selama tiga dekade—dilengserkan pada 2019.

Konflik kemudian berkembang menjadi perang saudara pada April 2023 antara dua tokoh kuat: Panglima Militer Abdel Fattah al-Burhan dan mantan wakilnya, Mohamed Hamdan Dagalo, pemimpin RSF.

Pertempuran ini ditandai dengan kekerasan ekstrem. Hanya setahun setelah dimulai, konflik telah merenggut sekitar 150.000 nyawa.

Hingga Juli 2025, sedikitnya 12 juta orang mengungsi, sementara sebagian wilayah negara terjerumus ke dalam kelaparan akut. Kedua pihak dituduh melakukan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan menyerang warga sipil.

Sebelum dikuasai RSF, El-Fasher telah dikepung selama 18 bulan—dihantam kelaparan, pemboman, dan serangan udara.

Menurut David Keen, profesor studi konflik di London School of Economics (LSE), warga sipil di kota itu sudah berada di ambang batas: "Mereka lemah karena kelaparan, menderita serangan bom karpet dari pemerintah, serta pengepungan panjang oleh RSF."

Saat ini, militer Sudan menguasai sebagian besar wilayah utara dan timur, termasuk sebagian besar perbatasan dengan Mesir, yang diduga menjadi salah satu pendukung utama Burhan.

Mereka juga mempertahankan kendali atas Port Sudan—markas pemerintahan yang diakui PBB—dan sebagian wilayah Khartoum yang direbut kembali pada Maret.

Di sisi lain, RSF menguasai hampir seluruh Darfur, termasuk El-Fasher, sebagian besar Kordofan, serta wilayah kecil di sepanjang perbatasan Sudan dengan Libya dan Mesir. Militer Sudan menuduh UEA mendukung RSF, namun tuduhan tersebut dibantah oleh pihak UEA.